Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meminta seluruh partai politik tidak hanya berperan dalam kontestasi politik, tetapi juga ikut memastikan demokrasi berjalan sehat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pasaman Barat, Yosmar Difia, saat membuka Sosialisasi Pembinaan Partai Politik di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pengurus partai politik se-Kabupaten Pasaman Barat. Sosialisasi juga menghadirkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasaman Barat Zulfi Agus serta perwakilan Inspektorat Pasaman Barat sebagai narasumber.
Yosmar mengatakan partai politik memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Peran tersebut tidak sebatas mengikuti pemilu, tetapi juga mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, hingga penyaluran aspirasi warga.
Menurut dia, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari keberhasilan pelaksanaan pemilu atau tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Cara partai politik menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas demokrasi.
"Demokrasi yang berkualitas juga ditentukan oleh bagaimana partai politik mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara demokratis, transparan, akuntabel, tertib administrasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," kata Yosmar.
Karena itu, partai politik di Pasaman Barat didorong menjalankan kegiatan organisasi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Administrasi yang tertib juga dinilai penting agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Pemkab Pasaman Barat juga menilai hubungan antara pemerintah daerah dan partai politik perlu dibangun dalam suasana yang harmonis serta saling bersinergi. Perbedaan pilihan politik, pandangan maupun kepentingan disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak berkembang menjadi konflik atau perpecahan di tengah masyarakat. Perbedaan justru perlu dikelola secara dewasa dan diarahkan menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama.
"Perbedaan harus kita kelola menjadi kekuatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni membangun Kabupaten Pasaman Barat agar semakin aman, damai, demokratis, maju dan sejahtera," ujarnya.
Selain menjaga hubungan antarelemen politik, Yosmar meminta partai politik meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik dinilai memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang semakin matang dalam menyikapi perbedaan dan proses demokrasi.
Partai politik juga diharapkan ikut mendorong masyarakat menolak politik uang. Di tengah derasnya arus informasi, partai politik diminta turut membantu masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Peran tersebut dinilai penting karena partai politik tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada internal organisasi, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Partai politik diharapkan aktif menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Pasaman Barat.
Selain persoalan demokrasi, sosialisasi tersebut juga menyoroti pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik.
Bantuan keuangan yang berasal dari APBD merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kelembagaan partai politik dan pelaksanaan fungsi partai. Karena menggunakan anggaran daerah, pemanfaatannya harus dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yosmar meminta partai politik penerima bantuan memperhatikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan.
Penggunaan bantuan keuangan juga harus dilakukan secara transparan, tertib, akuntabel dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satu pemanfaatan yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adalah kegiatan pendidikan politik.
Menurut Yosmar, pendidikan politik yang dibiayai melalui bantuan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan administratif. Program itu harus mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik masyarakat.
Melalui sosialisasi pembinaan partai politik, Pemkab Pasaman Barat berharap pengurus partai semakin memahami tata kelola kelembagaan, termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki partai politik.
Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan bantuan keuangan juga menjadi bagian penting yang perlu dikuasai oleh penerima bantuan. Hal tersebut mencakup proses penggunaan anggaran hingga mekanisme pertanggungjawaban.
"Kami berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan menggali informasi terkait proses, mekanisme, teknis pelaporan hingga pemeriksaan penggunaan bantuan keuangan partai politik," katanya.
Yosmar kemudian mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut secara aktif. Ia berharap sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman administratif, tetapi dapat mendorong perbaikan pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Pasaman Barat.
Dengan pemahaman yang lebih baik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik diharapkan semakin tertib, transparan dan akuntabel. Seluruh proses juga harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat yang sama, partai politik diharapkan semakin kuat menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan begitu, keberadaan partai politik tidak hanya terlihat saat momentum pemilu, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan sosial politik di Pasaman Barat. (*)
