Sumbardaily.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran Rp371,8 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Program pemulihan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Perkembangan pemulihan itu dilaporkan dalam rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, pada Rabu (21/10/2026).
Laporan tersebut membahas penanganan sejumlah sektor terdampak bencana, khususnya kelautan dan perikanan serta perumahan dan permukiman. Paparan disampaikan oleh kementerian terkait sebagai bagian dari evaluasi perkembangan pemulihan di wilayah terdampak.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bencana yang melanda Pulau Sumatera pada akhir 2025 berdampak besar terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan di tiga provinsi yang mencakup 40 kabupaten/kota.
"Lebih dari 33 ribu pelaku usaha terdampak, terdiri dari 5.974 nelayan, 25.386 pembudidaya ikan, 375 unit pengolahan ikan dan 1.450 petambak garam," ujarnya.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kerusakan tersebut meliputi 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, serta 3.475 unit keramba dan kawasan tambak garam di Aceh.
Untuk mengatasi dampak tersebut, KKP menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pelaksanaan bertahap selama tiga tahun. Program ini diarahkan untuk mengembalikan kegiatan usaha perikanan dan budidaya agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.
"Untuk mempercepat pemulihan, KKP menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028," katanya.
Pada 2026, KKP menargetkan pemulihan 15.446 hektare tambak dan kolam agar kembali beroperasi. Selain itu, sebanyak 1.030 unit keramba, 651 unit mesin dan kapal, serta 2.146 unit alat tangkap ditargetkan dapat dipulihkan dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
Program tersebut juga mencakup pemulihan 375 paket sarana pengolahan ikan, penyediaan 1.500 unit sarana pendukung budidaya, serta pengaktifan kembali 506 rumah perbusingan garam.
Untuk merealisasikan target tersebut, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp371,8 miliar pada 2026. Dana itu bersumber dari anggaran belanja tambahan senilai Rp113,8 miliar dan hasil refocusing anggaran KKP sebesar Rp258 miliar.
"Untuk mendukung program tersebut, KKP mengalokasikan anggaran Rp371,8 miliar pada 2026. Anggaran itu terdiri dari Rp113,8 miliar anggaran belanja tambahan dan Rp258 miliar hasil refocusing anggaran KKP," terangnya.
Sejauh ini, bantuan pemulihan yang diberikan telah membantu ribuan masyarakat terdampak untuk kembali bekerja. Tercatat sebanyak 5.706 petambak, 228 nelayan, 360 pengolah dan pemasar ikan, serta 506 petambak garam telah kembali menjalankan aktivitas pekerjaannya.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor kelautan dan perikanan setelah bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028, KKP menargetkan sarana usaha yang rusak dapat dipulihkan secara bertahap dan kegiatan ekonomi masyarakat terdampak kembali berjalan. (*)
