Sumbardaily.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan lima tim untuk menelusuri perkembangan kenaikan harga cabai di sejumlah daerah. Pemantauan ini sekaligus menjadi upaya mengevaluasi efektivitas bantuan pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan), terutama di wilayah yang masih menghadapi kenaikan harga cabai.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, tim tersebut akan mendatangi daerah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima dukungan dari pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penanganan di lapangan serta hasil bantuan yang diberikan kepada sektor pertanian.
Rencana tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat tersebut, kenaikan harga cabai di sejumlah kabupaten dan kota menjadi salah satu perhatian. Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), cabai rawit dan cabai merah termasuk komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga perlu mendapat penanganan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Lima Tim Kemendagri Periksa Hasil Bantuan Kementan
Kemendagri akan mengerahkan lima tim untuk memeriksa kondisi di daerah yang mengalami kenaikan harga cabai. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada perkembangan harga, tetapi juga mencakup hasil dukungan pemerintah melalui Kementan.
Bantuan yang akan ditinjau meliputi bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), serta bentuk dukungan lainnya. Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah ingin mengetahui sejauh mana bantuan yang telah disalurkan memberikan hasil dalam mendukung penanganan kenaikan harga cabai.
“Kami membentuk lima tim, Pak, lima tim untuk berangkat ke daerah yang [harga] cabainya tinggi dan mendapatkan bantuan dari Kementan, baik itu bibit, pupuk, saprodi, dan lain sebagainya. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan atau hasilnya,” ujar Tomsi.
Setiap tim nantinya berkoordinasi dengan perwakilan Kementan dan Pemda di wilayah yang dikunjungi. Koordinasi ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah yang telah dijalankan, termasuk kendala yang dihadapi dalam merespons kenaikan harga.
Hasil pemantauan juga akan menjadi bahan evaluasi terhadap penanganan yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya pengendalian harga tidak hanya melihat kondisi komoditas di pasar, tetapi juga mempertimbangkan pelaksanaan program bantuan pertanian di daerah.
Pemantauan Harga Pasar Jadi Perhatian
Selain memeriksa perkembangan bantuan, Tomsi mengingatkan pentingnya mengetahui harga aktual di pasar. Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memantau kondisi secara langsung agar kebijakan yang diambil sesuai dengan situasi yang dihadapi masyarakat.
Informasi mengenai harga di lapangan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan langkah pengendalian. Pemantauan tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi kenaikan harga cabai, sekaligus mengevaluasi respons yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Tomsi menegaskan bahwa keterjangkauan harga bagi masyarakat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan upaya pengendalian inflasi. Pemerintah perlu memastikan penanganan kenaikan harga berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons perubahan harga komoditas. Pengendalian harga tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan, tetapi juga membutuhkan pemantauan kondisi pasar dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan.
Koordinasi Pusat dan Daerah Diperkuat
Melalui pembentukan lima tim, Kemendagri berharap perkembangan penanganan kenaikan harga cabai di daerah dapat diketahui secara lebih jelas. Koordinasi dengan Kementan dan Pemda juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala serta menilai hasil dukungan yang telah diberikan.
Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang mengalami kenaikan harga cabai sekaligus telah menerima bantuan pertanian. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah mengevaluasi penanganan yang sudah berjalan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah yang disoroti dalam rapat pengendalian inflasi menjadi alasan pentingnya pemantauan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan perkembangan harga tetap menjadi perhatian, terutama ketika komoditas tersebut mengalami kenaikan di sejumlah kabupaten dan kota.
Kemendagri berharap evaluasi ini dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kenaikan harga komoditas. Pada akhirnya, upaya pengendalian tersebut diarahkan untuk menjaga agar harga barang kebutuhan masyarakat tetap terjangkau, sejalan dengan penegasan Tomsi bahwa keterjangkauan harga merupakan kewajiban pemerintah. (*)
