Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat keterbukaan informasi publik melalui inovasi KIPPRAH (Kontributor Informasi Publik Perangkat Daerah).
Program ini melibatkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghimpun dan menyebarluaskan informasi mengenai program pemerintah, pembangunan, pelayanan publik, inovasi, hingga capaian daerah agar lebih mudah diketahui masyarakat.
KIPPRAH dirancang untuk memperkuat koordinasi ant perangkat daerah dalam mengelola informasi pemerintah. Melalui keterlibatan kontributor di setiap OPD, bahan pemberitaan diharapkan dapat diperoleh langsung dari sumbernya sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dokumentasi kegiatan pemerintah. KIPPRAH juga diarahkan untuk membangun pola kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kontributor Informasi Publik Perangkat Daerah. Keputusan ini menjadi landasan formal bagi seluruh perangkat daerah untuk terlibat dalam penyebarluasan informasi secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Melalui kebijakan tersebut, setiap perangkat daerah menunjuk kontributor yang bertanggung jawab menghimpun bahan berita, mendokumentasikan kegiatan, serta mendukung penyusunan dan publikasi informasi mengenai program, kebijakan, pelayanan, dan capaian pembangunan di lingkungan kerjanya masing-masing.
Penunjukan kontributor di setiap OPD diharapkan membuat pengelolaan informasi pemerintah lebih optimal. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan bahan, tetapi juga didorong menjadi penggerak publikasi yang mampu menyajikan informasi faktual, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
KIPPRAH Digagas untuk Optimalkan Informasi dari OPD
Inovasi KIPPRAH digagas oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Heri Sugianto, melalui Aksi Perubahan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
Gagasan tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan penguatan penyebarluasan informasi pemerintah daerah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia serta memanfaatkan kanal informasi yang telah dimiliki masing-masing perangkat daerah.
Heri menjelaskan, setiap OPD mempunyai beragam program, kegiatan, inovasi, dan pelayanan yang perlu diketahui masyarakat. Namun, informasi tersebut harus dikelola secara terstruktur dan dipublikasikan secara konsisten agar tidak berhenti sebagai dokumentasi internal.
Menurutnya, informasi mengenai pekerjaan pemerintah perlu disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang dijalankan sekaligus manfaat yang dihasilkan.
“KIPPRAH hadir untuk membangun gerakan bersama. Setiap perangkat daerah memiliki informasi dan cerita pembangunan yang penting diketahui masyarakat. Melalui kontributor informasi publik, kita ingin memastikan informasi tersebut dapat dihimpun, dikemas, dan disebarluaskan secara lebih optimal, sehingga masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan manfaat yang dihasilkan bagi mereka,” ujar Heri.
Ia mengatakan, Keputusan Bupati dan penunjukan kontributor pada masing-masing perangkat daerah menjadi fondasi untuk membangun sistem penyebarluasan informasi yang melibatkan seluruh OPD.
Meski demikian, keberhasilan KIPPRAH tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan formal. Keaktifan kontributor, dukungan pimpinan perangkat daerah, dan komitmen bersama dalam menghadirkan informasi berkualitas juga menjadi faktor penentu pelaksanaannya.
Untuk mendukung pekerjaan para kontributor, pemerintah akan memberikan bimbingan dan pendampingan teknis. Materi pendampingan mencakup penulisan berita, pengumpulan data dan fakta, pengambilan foto serta video, penyusunan materi publikasi, hingga pemanfaatan situs web resmi perangkat daerah sebagai saluran penyebaran informasi.
Pendampingan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kontributor dalam menghasilkan berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik, memiliki nilai informasi, serta menyampaikan fakta secara jelas dan berimbang.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, program dan kegiatan setiap OPD diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik sekaligus dipublikasikan secara lebih efektif kepada masyarakat.
“Semangat yang kita bangun adalah ‘Bergerak Bersama, Menyebarkan Informasi untuk Masyarakat’. KIPPRAH bukan pekerjaan satu bidang atau satu dinas saja, melainkan kerja bersama seluruh perangkat daerah. Para kontributor akan kita dampingi agar semakin terampil dalam menulis berita, mendokumentasikan kegiatan, dan melakukan publikasi. Kita ingin membangun kebiasaan bahwa setiap kegiatan yang memiliki nilai informasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab,” tambah Heri.
Diskominfo Dukung Kolaborasi Antarperangkat Daerah
Pelaksanaan KIPPRAH juga mendapat dukungan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Roza Suhendra.
Dukungan pimpinan dinilai penting untuk memastikan inovasi tersebut berjalan konsisten, terintegrasi dengan tugas masing-masing perangkat daerah, dan berkelanjutan dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
Roza menegaskan, penyebarluasan informasi merupakan bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program dan pembangunan perlu disertai penyampaian informasi yang memadai mengenai proses, hasil, serta manfaatnya bagi publik.
“Kami mendukung KIPPRAH sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam penyebarluasan informasi publik. Setiap OPD memiliki peran penting dalam menyediakan informasi tentang program, kegiatan, dan pelayanan yang dilaksanakan. Dengan sinergi yang baik serta dukungan peningkatan kapasitas kontributor, informasi pemerintah daerah diharapkan dapat tersampaikan secara lebih luas, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Roza.
Ia berharap, keberadaan kontributor informasi publik pada setiap perangkat daerah dapat meningkatkan konsistensi publikasi dan kualitas konten pemerintah. Selain itu, program tersebut diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan situs web resmi serta berbagai kanal komunikasi pemerintah yang tersedia.
Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah didorong aktif mengumpulkan bahan informasi, menyiapkan dokumentasi kegiatan, dan mendukung publikasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan memperkuat koordinasi, memberikan bimbingan dan pendampingan teknis, serta mendorong penerapan prinsip akurasi, kelayakan, dan kepentingan publik dalam setiap informasi yang diterbitkan.
Melalui pola kerja tersebut, penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman diharapkan tidak lagi berjalan secara terpisah di masing-masing perangkat daerah. Informasi dari berbagai OPD dapat menjadi bagian dari komunikasi pemerintah daerah yang lebih terpadu.
Masyarakat pun diharapkan lebih mudah mengakses informasi mengenai program, kebijakan, inovasi, pelayanan, dan capaian pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
KIPPRAH menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kepercayaan publik melalui komunikasi pemerintahan yang terbuka, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan pimpinan, landasan kebijakan yang jelas, keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, serta pendampingan berkelanjutan bagi kontributor, inovasi ini diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman. (*)
