Sumbardaily.com - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Menurutnya, upaya pemadaman perlu diperkuat dengan seluruh sumber daya yang tersedia agar masyarakat di wilayah terdampak tidak terus-menerus terpapar kabut asap.
Syafruddin menilai karhutla berkepanjangan tidak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan. Kondisi tersebut telah berkembang menjadi masalah kemanusiaan karena mengganggu kesehatan, pekerjaan, pendidikan, serta aktivitas harian masyarakat.
Dalam keterangan yang dikutip dari DPR RI, Minggu (18/10/2026), Syafruddin menegaskan pemerintah perlu mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengendalikan kebakaran. Ia juga meminta agar tawaran bantuan internasional tidak langsung dikesampingkan apabila dapat mempercepat pemadaman.
"Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," ujar Syafruddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Syafruddin, keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan penanganan karhutla. Ketika kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu membuka ruang bagi dukungan internasional yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Bentuk bantuan yang dapat dipertimbangkan antara lain pesawat pemadam kebakaran, teknologi untuk memantau titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan dalam skala besar.
Ia menjelaskan, penerimaan bantuan dari negara lain bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Dalam situasi darurat yang berlangsung lama, kerja sama internasional justru dapat menjadi dukungan tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional.
Dukungan tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan operasi pemadaman sekaligus membantu petugas menangani titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.
Pemadaman Karhutla Butuh Sumber Daya dan Strategi Terintegrasi
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan penanganan karhutla di wilayah yang luas membutuhkan dukungan sumber daya dalam jumlah besar. Selain itu, diperlukan strategi terpadu agar upaya pemadaman berjalan efektif dan dapat menjangkau kawasan yang mengalami kebakaran.
Petugas di lapangan tidak hanya berhadapan dengan kobaran api. Mereka juga menghadapi medan yang sulit, akses terbatas menuju lokasi kebakaran, serta risiko munculnya kembali titik api setelah upaya pemadaman dilakukan.
Dalam kondisi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dinilai dapat membantu mempercepat identifikasi lokasi kebakaran. Informasi yang diperoleh juga dapat digunakan untuk menentukan titik api yang harus ditangani terlebih dahulu dan mengarahkan sumber daya ke kawasan yang paling membutuhkan penanganan.
Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal sesuai dengan kondisi kebakaran.
Apabila kemampuan dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan internasional berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Syafruddin juga menyoroti upaya petugas pemadam kebakaran, aparat, relawan, dan masyarakat yang selama ini berjibaku mengendalikan api. Menurutnya, mereka harus mendapatkan dukungan memadai agar dapat menjalankan tugas dengan aman dan efektif.
"Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," katanya.
Ia menekankan bahwa dukungan bagi petugas di lapangan tidak cukup hanya berupa pengerahan personel. Ketersediaan peralatan, logistik, teknologi, dan perlindungan juga perlu diperhatikan agar operasi pemadaman dapat berlangsung secara maksimal.
Menurutnya, proses birokrasi yang panjang tidak boleh menjadi penghambat apabila bantuan dari luar negeri memang diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran.
Kabut Asap Ancam Kesehatan dan Aktivitas Masyarakat
Selain persoalan teknis pemadaman, Syafruddin mengingatkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan.
Paparan asap akibat kebakaran berpotensi memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Karena itu, penanganan karhutla perlu dipercepat agar masyarakat tidak terus menghadapi paparan asap dalam aktivitas sehari-hari.
Dampak karhutla juga meluas ke sektor lain. Kabut asap berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, dan mata pencaharian warga. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan menjalankan rutinitas secara normal selama kebakaran belum tertangani.
Syafruddin menilai situasi itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas. Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhitungkan dampak yang ditanggung warga selama kebakaran berlangsung.
Ia meminta seluruh langkah yang memungkinkan untuk mempercepat pemadaman dikaji secara serius, terutama apabila langkah tersebut dapat membantu mengurangi paparan asap dan mencegah dampak yang lebih luas.
Meski demikian, Syafruddin menegaskan bantuan internasional harus tetap berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia. Pembagian tugas antarpihak perlu ditetapkan secara jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Dengan koordinasi tersebut, bantuan dari negara sahabat diharapkan dapat melengkapi operasi nasional tanpa mengganggu kerja sama antarlembaga yang sudah berjalan.
Singapura Disebut Siap Membantu Indonesia
Syafruddin turut menyinggung Singapura sebagai salah satu negara yang disebut telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia memadamkan karhutla.
Ia meminta pemerintah menindaklanjuti setiap tawaran bantuan dengan cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah juga perlu menilai jenis dukungan yang paling dibutuhkan agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara efektif dalam operasi pemadaman.
Menurutnya, setiap tawaran perlu dilihat berdasarkan manfaat nyata bagi penanganan kebakaran. Pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan yang mampu memperkuat kapasitas petugas, memperluas jangkauan operasi, serta membantu mengatasi kendala teknis di wilayah yang sulit dijangkau.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan terintegrasi dengan strategi penanganan karhutla nasional.
Bagi Syafruddin, lamanya kebakaran berlangsung membuat percepatan penanganan menjadi semakin mendesak. Selama api belum berhasil dikendalikan, masyarakat masih harus menghadapi kabut asap dan risiko kesehatan yang menyertainya.
"Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," pungkasnya.
Syafruddin berharap pemerintah memaksimalkan seluruh kemampuan yang tersedia, sekaligus mempertimbangkan kerja sama internasional apabila diperlukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penghentian karhutla, melindungi warga dari dampak kabut asap, dan memulihkan kondisi lingkungan di wilayah terdampak. (*)
