Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperkuat koordinasi untuk menghadapi berbagai tantangan daerah, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penanganan bencana alam. Sinergi kedua institusi tersebut juga diarahkan untuk memastikan keselamatan warga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari yang didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin di Istana Gubernuran Sumbar, Jumat (16/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian.
Mahyeldi mengatakan, kerja sama antara Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar dibutuhkan untuk merespons beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang baik dapat membantu kedua institusi menjalankan tugas secara terpadu, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan warga.
“Kunjungan Pak Kapolda beserta jajaran menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Polda dan Pemprov demi kepentingan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan daerah dapat kita tangani bersama, terutama yang menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, tantangan yang perlu dihadapi bersama tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penanganan bencana serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian penting yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah dan kepolisian perlu terus memperkuat komunikasi agar mampu merespons berbagai persoalan secara terkoordinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Sinergi antarlembaga juga diperlukan agar penanganan persoalan di daerah dapat dilakukan secara efektif. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat menyelaraskan langkah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar. Mereka terdiri atas Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Asisten I, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Biro Umum, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya koordinasi antara institusi pemerintahan dan kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Gubernur Sumbar beserta jajaran. Ia menegaskan Polda Sumbar berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam memelihara kamtibmas dan mendukung pembangunan di Sumatera Barat.
Jawari menekankan, pelaksanaan tugas kepolisian dan pemerintah daerah harus berjalan secara terpadu dengan menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama. Baginya, upaya menjaga keamanan tidak cukup hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga harus memastikan warga terlindungi dari berbagai ancaman.
“Integrasi tugas kita dalam menjaga kamtibmas, ujungnya adalah menjaga keselamatan rakyat. Kita ingin tidak ada kejahatan dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama lintas institusi dalam menciptakan kondisi daerah yang aman. Selain mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban, koordinasi juga dibutuhkan untuk mendukung keselamatan masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan daerah. Penguatan koordinasi antara kedua institusi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keamanan, meningkatkan perlindungan terhadap warga, serta mendukung kelancaran pembangunan.
Kolaborasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Sumatera Barat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dengan tetap mengutamakan keamanan serta kesejahteraan warga. (*)
