Sumbardaily.com - Wacana mengganti nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Syekh Burhanuddin mulai mendapat respons dari pihak pengelola bandara.
PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Minangkabau menyatakan tidak keberatan dengan usulan tersebut, namun keputusan perubahan nama sepenuhnya berada pada pemerintah melalui mekanisme yang berlaku.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Minangkabau, Dony Subardono, mengatakan pihak pengelola pada prinsipnya mengikuti keputusan pemerintah apabila usulan perubahan nama tersebut nantinya resmi diajukan dan memperoleh persetujuan.
“Boleh saja, karena kan nanti diajukan ke pemerintah. Itu kan nanti tergantung pemerintah,” katanya saat ditemui awak media, Rabu (23/9/2026) siang.
Dony menegaskan pihak bandara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan perubahan nama.
Menurutnya, seluruh proses pengajuan hingga keputusan akhir menjadi bagian dari mekanisme pemerintah, termasuk apabila usulan tersebut diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Memang dulu pada saat pembangunan juga saya mendengar bahwa ada lima atau enam nama yang diajukan untuk Bandara ini,” kata Dony.
Saat itu, kata Dony. terdapat sekitar lima atau enam nama yang sempat muncul sebagai pilihan.
Namun, kondisi sosial dan keberagaman masyarakat Minangkabau menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan nama yang dianggap dapat merepresentasikan Sumatera Barat secara keseluruhan.
“Namun pada saat itu kan di Minangkabau ini kan banyak suku, sehingga untuk mewakili Sumatera Barat (Sumbar), banyak hal yang tidak disetujui,” ucapnya.
Pada akhirnya, nama daerah dipilih sebagai jalan tengah agar dapat diterima dan mewakili seluruh wilayah.
“Sehingga diambillah yang adil untuk semua, sehingga nama daerah yang dipakai,” katanya.
Pihak pengelola juga membenarkan bahwa saat ini BIM menjadi satu-satunya bandara yang masih menggunakan nama etnis di Indonesia.
Kendati demikian, Dony memandang adanya wacana perubahan nama pada masa sekarang merupakan hal yang wajar seiring dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, apabila nama baru yang diusulkan pemerintah daerah nantinya melalui seluruh tahapan dan mendapatkan persetujuan pemerintah, pihak pengelola bandara siap menjalankan keputusan tersebut.
“Tapi untuk sekarang ada perubahan zaman, kalau mau diajukan lagi dan disetujui pemerintah, mengapa tidak? Kami ikut saja,” tutur Doni.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Pemerintah daerah setempat menyiapkan usulan perubahan nama BIM menjadi Bandara Syekh Burhanuddin.
Rencana itu dikaitkan dengan upaya memperkenalkan sosok Syekh Burhanuddin sebagai tokoh sejarah asal Padang Pariaman sekaligus memperkuat identitas sejarah dan budaya daerah.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis menyebut rencana tersebut setelah menghadiri peresmian perubahan nama RSUD Padang Pariaman menjadi RSUD Muslim Kasim, Senin (21/9/2026) lalu.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, gagasan tersebut muncul setelah pemerintah daerah melihat sejumlah bandara di Indonesia menggunakan nama tokoh bersejarah.
Di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Bandara Hang Nadim di Batam.
Pemkab Padang Pariaman menilai Syekh Burhanuddin memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan sejarah serta perkembangan Islam di Minangkabau.
Ia dikenal sebagai salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam di wilayah tersebut.
Syekh Burhanuddin diketahui berasal dari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman.
Ia dikenal sebagai ulama sufi sekaligus pengamal Tarekat Syattariyah yang berperan dalam perkembangan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat Minangkabau.
Salah satu peninggalan penting dari kiprahnya adalah pengembangan surau. Tempat tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga berkembang menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan.
Jejak tersebut membuat nama Syekh Burhanuddin tetap dikenal hingga sekarang, khususnya di Sumatera Barat.
Jika usulan tersebut terealisasi, penggunaan nama Syekh Burhanuddin pada bandara diharapkan dapat memperluas pengenalan sejarah Padang Pariaman.
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Sumbar, Bandara dinilai memiliki ruang strategis untuk memperkenalkan tokoh sejarah tersebut kepada masyarakat dari berbagai daerah.
Namun, perubahan nama BIM tidak dapat dilakukan secara langsung. Pemkab Padang Pariaman masih harus menempuh sejumlah tahapan sebelum proposal tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Tahap awal yang akan ditempuh adalah melakukan audiensi dengan Gubernur Sumbar. Pemkab Padang Pariaman juga akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebelum usulan tersebut diteruskan.
Koordinasi diperlukan agar pengajuan perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
John Kenedy Azis mengatakan belum menetapkan target waktu khusus untuk realisasi perubahan nama BIM. Meski demikian, pemerintah daerah akan berupaya agar proses pengusulan dapat berjalan secepatnya.
“Usulan ini tentu akan melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait sebelum menyampaikannya kepada pemerintah pusat,” katanya.
Pemkab Padang Pariaman berharap rencana tersebut tidak berhenti pada perubahan nama bandara semata.
Penggunaan nama Syekh Burhanuddin diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sejarah dan budaya daerah.
Di sisi lain, nama tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Syekh Burhanuddin secara lebih luas sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Minangkabau. (*)
