Sumbardaily.com - Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi, khususnya Bio Solar.
Pertamina Patra Niaga Sumbagut menyebut kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan konsumsi, tetapi juga dipengaruhi gangguan pada jalur distribusi serta potensi penyalahgunaan BBM subsidi melalui pembelian berulang.
Kondisi itu menjadi salah satu sorotan dalam inspeksi mendadak (sidak) sejumlah SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang dilakukan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade bersama Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Sumbar.
Dalam kegiatan tersebut, Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi penyaluran BBM subsidi di Sumbar, termasuk berbagai langkah yang telah ditempuh untuk menjaga ketersediaan Biosolar sekaligus memperkuat pengawasan di tingkat lembaga penyalur.
Pertamina Patra Niaga Sumbagut menegaskan pengawasan dari berbagai pihak menjadi bagian penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Silvani Maiyestuhariani mengatakan, pihaknya terbuka terhadap evaluasi maupun masukan yang ditemukan dari lapangan.
“Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan energi dan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Kami terbuka terhadap pengawasan dan masukan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, legislatif, maupun masyarakat. Setiap temuan dan masukan di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” katanya, Jumat (21/8/2026).
Pertamina mencatat terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya antrean di beberapa SPBU. Salah satunya adalah peningkatan konsumsi yang cukup signifikan.
Selain itu, proses perbaikan di salah satu titik jalur distribusi, yakni Jembatan Bungus, juga sempat memengaruhi kelancaran mobilisasi.
Faktor lainnya yang menjadi perhatian Pertamina adalah potensi penyalahgunaan BBM subsidi dengan cara melakukan pembelian secara berulang.
Untuk mengantisipasi meningkatnya konsumsi BBM subsidi, khususnya Biosolar, Pertamina telah melakukan penambahan penyaluran hingga 12 persen dari rata-rata konsumsi harian.
Penambahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan serta kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi distribusi kemudian mulai menunjukkan perbaikan setelah akses Jembatan Jaruai Bungus kembali dibuka pada Minggu (16/8/2026).
Dibukanya kembali akses tersebut membantu memulihkan mobilisasi dan distribusi BBM menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya sempat mengalami hambatan akibat gangguan akses.
Dengan kondisi tersebut, Pertamina menyatakan distribusi BBM subsidi secara bertahap mulai membaik. Namun, pengawasan terhadap penyaluran tetap diperketat untuk mencegah BBM subsidi tidak tersalurkan sesuai peruntukannya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan pada sisi ketersediaan dan distribusi. Pertamina juga meningkatkan monitoring terhadap lembaga penyalur atau SPBU guna memastikan proses pengisian berlangsung sesuai ketentuan.
Terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina telah melakukan pembinaan. Langkah tersebut juga disertai pemberian sanksi kepada operator yang terkait dengan pelanggaran.
Pertamina turut melakukan sidak bersama Polda Sumbar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan sekaligus upaya penindakan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Silvani menegaskan penyaluran BBM subsidi bukan hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, dan masyarakat.
"Sebagai upaya lebih lanjut, Pertamina telah melaksanakan sidak bersama Polda Sumatera Barat sebagai upaya pengawasan sekaligus penindakan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Penyaluran BBM subsidi merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi lintas stakeholder akan terus dimasifkan upaya pengawasan dan penanganan penyaluran BBM subsidi dapat berjalan secara terpadu. Pertamina pastikan suplai terpenuhi, distribusi berjalan optimal, dan pengawasan di lembaga penyalur semakin diperkuat,” ucapnya.
Selain pengawasan langsung ke SPBU, Pertamina juga memperkuat sistem pengendalian penyaluran BBM subsidi melalui mekanisme barcode kendaraan.
Kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian secara berulang maupun melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai tindakan berupa pemblokiran dan penghapusan barcode.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina untuk mempersempit celah penyalahgunaan BBM subsidi. Sistem barcode juga tidak berhenti pada penerapan saat ini, sebab evaluasi terhadap mekanisme tersebut terus dilakukan.
Hasil evaluasi nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait sebagai bahan penyempurnaan sistem pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Upaya tersebut menjadi penting karena penyaluran BBM bersubsidi memiliki ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, meningkatnya konsumsi harus tetap diimbangi dengan pengawasan agar distribusi tidak bergeser dari sasaran yang seharusnya.
Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berulang serta tidak menggunakan sarana yang bertentangan dengan ketentuan.
Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk ikut mengawasi proses penyaluran BBM subsidi. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Pertamina.
"Keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan bersama untuk menjaga agar BBM subsidi tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memang berhak," tutur Silvani.
Untuk memperoleh informasi, menyampaikan pertanyaan, maupun mengajukan pengaduan terkait layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135. (*)
