Sumbardaily.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Agam dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pangan dan mengendalikan inflasi daerah.
Peningkatan kebutuhan bahan pokok dan penting (bapokting) akibat pelaksanaan program tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pasokan maupun memicu tekanan terhadap harga di pasar.
Pembahasan mengenai MBG tersebut menjadi bagian dari High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Agam Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Agam, Rabu (19/8/2026). Pertemuan itu sekaligus menjadi forum untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian inflasi selama semester I 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal SE MCom. Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya Bulog, BPS, perwakilan Bank Indonesia (BI), serta undangan lainnya.
HLM TPID Kabupaten Agam tidak hanya membahas perkembangan inflasi, tetapi juga merumuskan langkah untuk menghadapi potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan bapokting. Pemerintah daerah juga mengaitkan agenda tersebut dengan proses pemulihan ekonomi setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Agam, Emrizal, mengatakan pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarpihak dalam pengendalian inflasi. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan produksi daerah dan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi.
Menurutnya, TPID juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan bapokting seiring pelaksanaan MBG. Di saat yang sama, pemerintah daerah perlu membangun sistem peringatan dini untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem pada November dan Desember 2026.
Cuaca ekstrem pada periode tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap produksi, pasokan, hingga distribusi pangan di Kabupaten Agam.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan HLM TPID kali ini memiliki arti strategis karena berlangsung ketika pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan.
“Kita masih berada dalam proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Agam sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, kita juga harus mengantisipasi tekanan permintaan bahan pokok dan penting yang meningkat sejalan dengan berjalannya Program Makan Bergizi Gratis, serta bersiap menghadapi potensi cuaca ekstrem pada penghujung tahun ini,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan akibat bencana dapat berpengaruh pada ketersediaan komoditas. Kondisi tersebut kemudian dapat memberikan tekanan terhadap pergerakan harga di pasar.
“Banjir dan longsor yang terjadi pada 2025 sempat mengganggu jalur distribusi logistik, merusak lahan serta prasarana pertanian di sejumlah sentra produksi dan menekan pasokan beberapa komoditas strategis di pasar,” jelasnya.
Dampak dari kondisi tersebut, kata Iqbal, sempat terlihat pada pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Agam. IPH mengalami peningkatan pada November dan Desember 2025, kemudian berlanjut hingga Februari 2026.
Di tengah proses pemulihan tersebut, kebutuhan bahan pokok juga diperkirakan meningkat sejalan dengan pelaksanaan MBG. Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan dukungan terhadap program nasional tersebut karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan generasi muda.
“Program MBG merupakan program nasional yang sangat mulia bagi pemenuhan gizi anak-anak dan generasi muda kita. Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh mendukung keberhasilannya, termasuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan,” katanya.
Selain persoalan pasokan akibat peningkatan kebutuhan MBG, Pemkab Agam juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir 2026.
Mengacu pada Climate Outlook 2026 BMKG, kawasan pesisir barat Sumatera, termasuk Sumatera Barat, diprakirakan memasuki periode puncak musim hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi pada November-Desember 2026.
Kondisi tersebut berpotensi disertai hujan lebat dan angin kencang. Jika terjadi, kondisi cuaca tersebut dapat mengganggu kegiatan produksi maupun distribusi pangan.
Karena itu, Iqbal meminta seluruh anggota TPID memperkuat koordinasi dan meningkatkan sinergi lintas sektor. Pemantauan terhadap harga serta ketersediaan pasokan juga diminta dilakukan secara rutin.
“Perkuat pemantauan harga dan pasokan secara harian, perkuat kerja sama antardaerah untuk komoditas yang mengalami defisit di Kabupaten Agam, serta pastikan langkah-langkah 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif, dijalankan secara konsisten oleh seluruh OPD terkait,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai tekanan yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Agam. Terlebih, kebutuhan pangan tidak hanya berkaitan dengan konsumsi masyarakat, tetapi juga dengan pelaksanaan program nasional seperti MBG.
Pemerintah daerah berharap penguatan koordinasi melalui TPID dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi. Kerja sama antardaerah juga menjadi salah satu langkah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan komoditas ketika terjadi defisit di Kabupaten Agam.
Selain menjaga pasokan dan harga, upaya tersebut ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan pascabencana dan potensi tantangan cuaca pada penghujung 2026.
“Semoga melalui High Level Meeting ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat Kabupaten Agam di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama,” pungkasnya. (*)
