Warga Lapau Munggu Kuranji Trauma Banjir, Pemko Padang Siapkan Dua Opsi Relokasi Permanen

Sumbardaily.com - Rasa trauma akibat banjir membuat puluhan keluarga di Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, meminta pemerintah segera memindahkan mereka dari kawasan yang dinilai rawan bencana.

Merespons permintaan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyiapkan dua skema relokasi permanen agar warga dapat menempati bangunan layak huni di lokasi yang lebih aman.

Permintaan relokasi itu disampaikan warga RT 02 RW 06 Lapai Munggu yang mencakup sekitar 40 kepala keluarga dengan 30 rumah. Warga meminta Pemko Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) segera mencarikan tempat tinggal baru karena mereka merasa tidak lagi aman dan mengalami trauma untuk tetap mendiami kawasan tersebut.

Ketua RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Adenan Syahputra Antoni mengatakan, warga berharap proses pemindahan dapat segera dilakukan. Menurutnya, kondisi lingkungan tempat tinggal mereka membuat masyarakat tidak nyaman untuk kembali menetap setelah bencana banjir.

"Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemprov Sumbar maupun Pemko Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya," ucapnya.

Permintaan tersebut mendapat respons langsung dari Pemko Padang. Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pemerintah kota memiliki komitmen menyediakan hunian yang layak dan aman bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk masyarakat Lapau Munggu yang terdampak banjir pada Senin (3/8/2026) lalu.

Pemko Padang menyiapkan dua pilihan relokasi permanen. Opsi pertama berupa pembangunan Hunian Tetap atau Huntap Mandiri bagi warga yang memiliki lahan pribadi maupun lahan kaum atau tanah niniak mamak.

Dalam skema tersebut, pemerintah kota akan memfasilitasi pembangunan rumah dan mengusulkan kebutuhan anggarannya kepada BNPB.

Dengan demikian, warga yang telah memiliki alternatif lahan tidak harus ditempatkan di lokasi Huntap pemerintah.

Sementara itu, warga yang tidak mempunyai pilihan lahan akan mendapat opsi kedua, yakni ditempatkan di Huntap pemerintah yang telah disediakan. Terdapat tiga lokasi Huntap resmi yang disiapkan, yakni Balai Gadang, Sungkai dan Simpang Haru.

Fadly menyebut adanya warga yang telah memiliki alternatif tanah untuk pembangunan Huntap menjadi salah satu peluang mempercepat penyediaan hunian permanen. Pemerintah kota selanjutnya akan mengusulkan pembangunan tersebut kepada BNPB.

"Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kami senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali," katanya.

Menurut Fadly, persoalan relokasi tidak hanya terbatas pada warga Lapau Munggu. Masyarakat di wilayah lain yang terdampak bencana dan menilai tempat tinggalnya berulang kali dilanda bencana juga dapat menyampaikan kebutuhan relokasi kepada pemerintah.

"Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kami carikan solusi. Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kami bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kami tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadly saat berada di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026), dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi pada 3 Agustus 2026.

Selain membahas relokasi, Pemko Padang juga menyerahkan bantuan kepada warga yang masih terdampak bencana. Bantuan secara simbolis diserahkan Fadly Amran kepada masyarakat di Lapau Munggu.

Bantuan tersebut diberikan kepada 270 rumah yang masih terdampak dan tersebar di empat kecamatan. Rinciannya, 191 rumah berada di Kecamatan Kuranji, 45 rumah di Nanggalo, 24 rumah di Koto Tangah, serta 10 rumah di Padang Utara.

Setiap rumah menerima bantuan sosial sebesar Rp2 juta yang bersumber dari APBD Kota Padang. Dengan jumlah 270 rumah penerima, total anggaran yang disalurkan mencapai Rp540 juta.

Bantuan uang tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat mempercepat pemulihan setelah banjir. Selain bantuan dari APBD Kota Padang, warga juga menerima sejumlah dukungan lainnya.

Bantuan dari BNPB berupa sembako yang terdiri atas beras, gula, roti, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah juga menyalurkan hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, serta peralatan kebersihan.

Sementara itu, bantuan dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming berupa berbagai peralatan kebersihan, seperti sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, Wipol, dan sabun.

Fadly mengatakan, banjir yang terjadi pada Senin (3/8/2026) lalu berdampak cukup luas. Berdasarkan data pemerintah kota, sebanyak 6.618 rumah terdampak bencana tersebut.

Namun, proses pemulihan berlangsung cukup cepat. Hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 6.348 rumah telah kembali pulih. Adapun 270 rumah masih terdampak dengan kategori kerusakan ringan dan tingkat kerusakan di bawah 20 persen.

"Hari ini kami menyerahkan bantuan kepada 270 rumah yang masih terdampak bencana di empat kecamatan. Data tersebut masih dapat berkembang. Karena itu, warga yang belum terdata diminta segera berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat," ucapnya.

Fadly menegaskan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu warga melewati tahapan pemulihan pascabanjir.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Wakil Presiden RI melalui BNPB, atas dukungan bantuan dan peralatan penanganan bencana yang telah diberikan. Kami berharap kepada pemerintah pusat agar penanganan dan pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan," imbuh Wali Kota. (*)