Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar mempercepat penguatan kerja sama antar daerah (KAD) sebagai langkah strategis dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Upaya tersebut menjadi bagian dari penerapan strategi 4K yang selama ini dijalankan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kondisi ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang dipimpin Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi, di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (3/8/2026).
Rapat koordinasi itu diikuti perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP), Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), serta Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
Dalam arahannya, Ahmad Fadly menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Menurutnya, strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif harus terus diperkuat melalui sinergi lintas daerah.
Ia menjelaskan, hingga 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menjalin kerja sama dengan lima kabupaten dan kota, baik yang berada di wilayah Sumatera Barat maupun di luar provinsi. Kerja sama tersebut akan terus dikembangkan agar mampu memperkuat distribusi komoditas pangan strategis, terutama cabai dan beras.
"Saya minta OPD terkait segera menjajaki kabupaten/kota yang membutuhkan komoditas pangan yang surplus di Tanah Datar untuk dijalin kerja sama. Langkah ini penting, selain menjaga stabilitas harga juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian TPID Award," ujar Ahmad Fadly.
Selain memperluas cakupan kerja sama, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan jumlah daerah mitra pada tahun 2026. Dari lima kerja sama yang telah terjalin, Pemkab Tanah Datar menargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi delapan kerja sama antar daerah di bidang pengendalian inflasi.
Menurut Ahmad Fadly, pencapaian target tersebut memerlukan pemetaan yang jelas terhadap komoditas yang mengalami surplus maupun defisit. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan daerah tujuan pemasaran sekaligus daerah pemasok sehingga hubungan kerja sama dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
"Silakan petakan komoditas yang surplus dan defisit. Laksanakan dengan sungguh-sungguh agar arah kerja sama semakin jelas, baik daerah tujuan pemasaran maupun daerah pemasok, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Franky Adhitama menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah daerah telah merealisasikan lima kerja sama antar daerah.
Lima daerah tersebut meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program yang mencakup penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilitas harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah.
Franky juga melaporkan bahwa pada 2026 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sedang memproses kerja sama dengan sejumlah daerah lainnya. Beberapa daerah yang telah masuk dalam tahap penjajakan antara lain Kota Solok, Kota Pekanbaru, serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
Menurutnya, perluasan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antardaerah. Dengan semakin banyak daerah yang terlibat dalam kerja sama, pemerintah berharap distribusi komoditas pangan dapat berjalan lebih baik sehingga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di Tanah Datar tetap terjaga. (*)
