Sumbardaily.com - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama.
Upaya pemulihan tidak hanya diarahkan pada perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi agar proses pemulihan berlangsung lebih efektif dan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat secara bertahap.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Interaktif bertema Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disiarkan LPP RRI Padang pada Kamis (30/07/2026).
Dialog itu menghadirkan Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar Adratus Setiawan, Sekretaris BPBD Provinsi Sumbar Ilham Wahab, serta Pengelola Sumber Daya Air SDABK Provinsi Sumbar Andy Ikhvan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Adratus Setiawan, menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi infrastruktur difokuskan pada ruas-ruas yang memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Menurutnya, dari total 21 ruas jalan yang terdampak bencana, sejumlah lokasi menjadi prioritas penanganan karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
Beberapa titik yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah di antaranya ruas Manggopoh–Padang Luar dan kawasan Kelok 44. Kedua lokasi tersebut diprioritaskan agar konektivitas masyarakat dapat segera pulih sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
Adratus mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan puluhan paket pekerjaan untuk mendukung percepatan rehabilitasi. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat sehingga penanganan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
"TKD kita ada 31 paket pengerjaan, tapi kita fokuskan lagi variabel kebutuhan masyarakat nya. Sepuluh paket sudah terkontrak, diharapkan bulan-bulan ke depan akan gencar dilakukan pengerjaan," ujar Adratus.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya mengejar target waktu penyelesaian. Pemerintah juga memastikan kualitas konstruksi menjadi perhatian utama agar infrastruktur yang dibangun memiliki ketahanan lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Karena itu, proses perencanaan pembangunan turut melibatkan kalangan akademisi. Langkah tersebut dilakukan untuk menghasilkan desain konstruksi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah sehingga mampu meminimalkan risiko kerusakan apabila terjadi bencana serupa.
Di sektor sumber daya air, percepatan rehabilitasi juga dilakukan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pengelola Sumber Daya Air SDABK Provinsi Sumbar, Andy Ikhvan, mengatakan pendekatan pembangunan kini mengalami perubahan karena tidak lagi hanya mengandalkan desain standar.
Menurutnya, setiap pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan melalui evaluasi perencanaan yang lebih mendalam. Selain itu, pemerintah mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi dalam penyusunan desain infrastruktur.
"Biasanya bangun dengan desain standar, sekarang tidak lagi. Harus disesuaikan dengan kondisi riil. Kita juga mencoba simulasi di daerah yang sangat rawan, terutama irigasi pegunungan, dengan menggunakan AI untuk menganalisis parameter yang selama ini belum masuk, seperti tingkat kemiringan, curah hujan, dan lainnya," jelas Andy.
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tersebut menjadi salah satu langkah baru dalam mendukung proses rehabilitasi. Teknologi itu dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai parameter yang sebelumnya belum menjadi bagian dari proses perencanaan sehingga hasil pembangunan diharapkan lebih sesuai dengan karakteristik wilayah.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Sumbar Ilham Wahab menjelaskan bahwa seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah daerah mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Menurut Ilham, dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan rehabilitasi karena mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pedoman tersebut, proses pemulihan diharapkan dapat berlangsung secara terintegrasi dan saling mendukung.
Selain mengandalkan dokumen perencanaan, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pemantauan melalui Dashboard Satu Data Bencana. Sistem tersebut telah diintegrasikan dengan Sakato Plan dan terkoneksi dengan Bappenas sehingga seluruh proses rehabilitasi dapat dipantau dalam sistem perencanaan pembangunan berbasis data.
"Kita punya Dashboard Satu Data Bencana. Sekarang dashboard itu sudah diintegrasikan ke data perencanaan pembangunan melalui Sakato Plan dan connect ke Bappenas. Kita upayakan semua sektor pulih dengan cepat," kata Ilham.
Integrasi sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarsektor sekaligus mempercepat pengambilan keputusan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan data yang terhubung dalam satu sistem, pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, serta percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, Pemprov Sumbar berupaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah yang terdampak bencana, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara aman, produktif, dan berkelanjutan. (*)
