Sumbardaily.com – Harga cabai hijau, cabai merah, dan bawang putih di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan pada Minggu III Juni 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang karena berpotensi memengaruhi laju inflasi dan daya beli masyarakat.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemko Padang Panjang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional secara daring dari Ruang VIP Balai Kota.
Rakor tersebut diikuti Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Keikutsertaan pemerintah daerah dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga.
Dalam rapat tersebut dipaparkan perkembangan inflasi nasional dan kondisi harga sejumlah komoditas strategis di berbagai daerah. Berdasarkan hasil pemantauan pada Minggu III Juni 2026, Kota Padang Panjang menjadi salah satu daerah yang mencatat kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan, terutama cabai hijau, cabai merah, dan bawang putih.
Kenaikan harga cabai hijau dan cabai merah dipengaruhi oleh terganggunya distribusi serta tingginya curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca tersebut berdampak terhadap masa panen dan menurunkan kualitas hasil produksi, sehingga pasokan komoditas ke pasar menjadi terbatas dan harga mengalami peningkatan.
Sementara itu, kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang berimbas pada meningkatnya biaya impor. Mengingat bawang putih merupakan komoditas yang bergantung pada pasokan impor, perubahan nilai tukar mata uang memberikan pengaruh terhadap harga jual di pasaran.
Meski demikian, tidak seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan hasil pemantauan yang sama, sejumlah bahan kebutuhan pokok justru mencatat tren penurunan harga.
Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain daging ayam broiler, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, seledri, minyak goreng kemasan premium, dan jeruk. Turunnya harga sejumlah komoditas tersebut didorong oleh meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi sehingga kebutuhan pasar tetap terpenuhi.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok, khususnya komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
Menurutnya, kenaikan harga cabai dan bawang putih perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan seluruh pihak terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.
"Kita terus mengikuti perkembangan harga pangan dan hasil evaluasi pengendalian inflasi dari pemerintah pusat. Kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang putih perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan seluruh pihak terkait akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga," ujar Hendri Arnis, dikutip Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemantauan harga secara berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.
Selain menjaga stabilitas harga, upaya pengendalian inflasi juga diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman. Dengan pasokan yang terjaga, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan risiko kenaikan harga yang lebih tinggi dapat diminimalkan.
Melalui partisipasinya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Nasional, Pemko Padang Panjang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Pemko Padang Panjang berharap koordinasi yang terus diperkuat bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, inflasi daerah dapat tetap terkendali dan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau. (*)
