Sumbardaily.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyatakan dukungan terhadap pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang merupakan bagian dari proyek strategis Tol Padang–Pekanbaru. Dukungan tersebut disertai dorongan agar seluruh tahapan perencanaan hingga pengadaan tanah dilakukan secara terbuka, transparan, dan tetap menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Dalam forum tersebut, Allex menegaskan bahwa pembangunan tol lanjutan dari Seksi Padang–Sicincin itu merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung kemajuan daerah sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat (Sumbar). Namun demikian, ia menilai keberhasilan proyek tersebut juga ditentukan oleh keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami mengenai seluruh tahapan pembangunan jalan tol. Informasi tersebut mencakup trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga potensi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul selama proses berlangsung.
Allex menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk menghindari munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, pihak perencana, pelaksana proyek, maupun seluruh instansi terkait diharapkan aktif memberikan penjelasan yang komprehensif kepada warga yang terdampak maupun masyarakat luas.
“Saya berharap kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh instansi terkait agar dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Allex.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan pihak mana pun. Menurutnya, tidak boleh ada masyarakat yang merasa ditinggalkan atau kehilangan hak akibat pelaksanaan proyek tersebut.
Karena itu, seluruh tahapan pengadaan tanah dan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjunjung tinggi prinsip keadilan, proses tersebut juga harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan jalan tol.
Allex menambahkan, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menyukseskan proyek infrastruktur tersebut. Kolaborasi yang baik diyakini akan memperlancar proses pembangunan sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proyek yang sedang direncanakan.
Menurutnya, apabila seluruh pihak mampu bekerja sama dan membangun komunikasi yang konstruktif, maka pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi tidak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga dapat menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi Sumbar.
“Apabila seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi akan menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi Sumatera Barat dan memperkuat konektivitas nasional,” tambahnya.
Dukungan terhadap pembangunan jalan tol tersebut juga disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly. Ia menilai keberadaan jalan tol dapat memberikan manfaat besar bagi keselamatan pengguna jalan.
Menurut Ahmad Fadly, hadirnya Tol Sicincin–Bukittinggi berpotensi mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas karena kendaraan bertonase besar nantinya dapat beralih menggunakan jalur tol. Dengan demikian, kepadatan lalu lintas di ruas jalan eksisting diharapkan dapat berkurang.
Meski mendukung pembangunan, Ahmad Fadly menekankan pentingnya komunikasi yang baik kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar tidak muncul perbedaan persepsi terkait rencana pembangunan jalan tol yang melintasi sejumlah wilayah di Sumbar.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai aspek yang berkaitan dengan hak masyarakat harus menjadi perhatian serius. Keberadaan rumah adat maupun pandam pakuburan, misalnya, perlu dibahas secara cermat agar dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya terhadap hasil survei serta rencana trase yang telah disusun sebelumnya.
Menurut Wisnu, seluruh masukan yang berkembang dalam forum akan dikumpulkan dan diteruskan kepada pihak yang berwenang pada tahapan berikutnya. Masukan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses perencanaan proyek.
Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan berbagai kepentingan masyarakat yang berada di wilayah terdampak tetap mendapat perhatian.
“Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini,” kata Wisnu.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, para pemangku adat dari tiga kenagarian di wilayah Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap proses perencanaan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi dapat berjalan lebih optimal dengan mengakomodasi berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain mendukung peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumbar, pembangunan jalan tol juga diharapkan mampu berjalan selaras dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. (*)
