Sumbardaily.com - Berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat mengemuka dalam audiensi antara perwakilan mahasiswa dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) di Ruang Kerja Bupati Pasbar, Rabu (3/6/2026).
Mulai dari kondisi infrastruktur, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, pendidikan, pengawasan tenaga kerja asing (TKA), hingga kesiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pasbar Yulianto, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan mahasiswa yang dipimpin Rido Kurnia bersama rekan-rekannya.
Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan terkait pembangunan daerah. Pemerintah daerah pun memberikan penjelasan serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menjawab sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Bupati Pasbar Yulianto menyampaikan apresiasi atas keterlibatan mahasiswa dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan.
"Mahasiswa merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan. Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjalin untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan daerah," kata Yulianto.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah kondisi keuangan daerah pascapemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, Sekda Pasbar Doddy San Ismail menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Pasaman Barat sempat mengalami pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp128 miliar.
Meski demikian, sebagian anggaran yang sebelumnya dipotong telah kembali dialokasikan untuk kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah, kata Doddy, tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
"Pemda tetap berkomitmen melakukan pembangunan secara bertahap, termasuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujar Doddy.
Dalam pembahasan sektor infrastruktur, perhatian juga tertuju pada kondisi Jalan Rura Patontang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa pekerjaan fisik jalan tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan pada pekan ini melalui skema pendanaan kolaboratif antara pemerintah pusat dan APBD.
Sebagai langkah penanganan sementara, Dinas PU juga telah menyiapkan dana taktis sebesar Rp200 juta untuk menjaga kelancaran akses transportasi masyarakat di kawasan tersebut.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan turut menjadi pembahasan penting. Bupati Yulianto mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyiapkan program Sekolah Rakyat yang pembangunan awalnya dimulai tahun ini.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan sistem pendidikan yang terintegrasi melalui program Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Pasaman Barat.
Pada bidang kesehatan, mahasiswa menyoroti keterbatasan layanan kesehatan di wilayah Limpato. Menanggapi hal tersebut, Sekda Doddy San Ismail langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari guna memetakan kebutuhan masyarakat serta menyiapkan langkah perbaikan layanan kesehatan yang diperlukan.
Isu lain yang turut mendapat perhatian adalah pengawasan tenaga kerja asing dan konflik pertanahan. Doddy menjelaskan bahwa kewenangan perizinan di sektor pertambangan maupun pelabuhan berada di pemerintah pusat. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Pasaman Barat.
"Kami memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Barat serta memanggil pihak perusahaan untuk membahas peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal," tegasnya.
Menurut Doddy, berbagai program pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi daerah juga akan diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Sementara itu, persoalan pengelolaan sampah di Batang Haluan dan Jalan 32 turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasbar, Afkar, menjelaskan bahwa volume sampah di Pasaman Barat saat ini mencapai 70 hingga 80 ton per hari.
Di sisi lain, kapasitas pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) baru sekitar 50 ton per hari. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah pada tahun ini mengadakan tiga unit truk sampah dan sembilan unit becak motor pengangkut sampah.
"Dengan penambahan armada ini, kami optimistis pelayanan persampahan akan semakin optimal. Kami juga mendorong pengelolaan sampah organik dimulai dari rumah tangga," kata Afkar.
Terkait keluhan masyarakat mengenai bau menyengat yang diduga berasal dari pabrik kelapa sawit, DLH menjelaskan bahwa hasil uji laboratorium berkala yang disampaikan perusahaan menunjukkan kualitas udara dan tingkat kebauan masih berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan.
Pembahasan juga menyentuh kesiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari. Kepala Bagian Hukum Setda Pasbar menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Bupati mengenai tata cara Pilwana telah melalui proses harmonisasi dan disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, termasuk pengaturan teknis pelaksanaan e-voting.
Menjelang akhir audiensi, perwakilan mahasiswa mengusulkan agar pemerintah daerah menggelar forum dialog terbuka yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah.
Sekda Doddy San Ismail menyatakan Pemkab Pasbar siap membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, guna memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pasbar akan melakukan pemantauan serta mengawal tindak lanjut hasil audiensi agar dapat direalisasikan oleh masing-masing OPD sesuai kewenangan yang dimiliki.
Dengan demikian, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa tidak berhenti pada forum diskusi semata, melainkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program nyata bagi masyarakat Pasaman Barat. (*)
