Sumbardaily.com - Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Barat terus dipercepat. Dalam rapat koordinasi internal yang berlangsung tegas pada Selasa (12/05/26), Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mustafa mengeluarkan sejumlah instruksi strategis yang wajib segera dijalankan seluruh jajaran ASN.
Rapat yang dipandu Kabag Tata Usaha Edison itu menitikberatkan pada pembenahan administrasi, percepatan evaluasi kinerja, hingga penguatan transparansi publik. Fokus utama yang langsung disorot adalah validasi data pegawai melalui aplikasi SIMPEG 5.
Edison menegaskan seluruh satuan kerja harus memastikan tidak ada kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat tata kelola birokrasi.
“Data SIMPEG 5 harus segera dicek ulang menyeluruh. Jangan sampai ada kesalahan administrasi,” tegas Edison saat membuka rapat.
Selain validasi data, Edison juga memastikan belum ada agenda mutasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Ia meminta seluruh ASN tetap fokus meningkatkan kualitas layanan dan administrasi kerja.
Tak hanya itu, sektor kehumasan juga menjadi perhatian serius. Edison meminta jajaran Humas lebih aktif mempublikasikan capaian dan program kerja instansi kepada masyarakat.
“Setiap capaian harus dipublish. Publik berhak tahu,” ujarnya.
Dalam arahannya, Mustafa menekankan pentingnya konsolidasi rutin melalui rapat koordinasi bersama pejabat eselon III yang akan digelar satu kali setiap bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar seluruh perangkat kerja memiliki ritme yang sama dalam mencapai target kinerja.
“Rapat bulanan ini menjadi instrumen penting untuk melakukan evaluasi dan percepatan program secara berkala,” kata Mustafa.
Menjelang momentum Iduladha, pembahasan terkait data qurban juga menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut. Seluruh Kankemenag kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan data qurban secara akurat serta tepat waktu.
Mustafa juga memberi perhatian besar terhadap penanganan pengaduan masyarakat atau dumas. Ia meminta seluruh persoalan diselesaikan secara kekeluargaan namun tetap tuntas agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Jangan biarkan masalah kecil menjadi bom waktu. Selesaikan dengan baik-baik dari awal,” pintanya.
Dalam rapat itu, sejumlah kebijakan penting lain turut dibahas. Salah satunya terkait rencana kerja sama pengelolaan infak madrasah bersama Baznas yang akan segera digulirkan.
Selain itu, pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 dijadwalkan dieksekusi pada 2026.
Kemenag Sumbar juga akan segera membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di dua daerah guna memperkuat harmonisasi antarumat beragama di Sumatera Barat.
Di sisi lain, Mustafa mengingatkan agar penggalangan dana ASN tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Ia juga menegaskan pentingnya pemetaan sumber daya manusia berbasis hasil assessment sebagai dasar mutasi dan promosi jabatan.
“Pemetaan SDM dan Assessment Hasil asesmen menjadi basis mutasi dan promosi. Hanya yang memenuhi syarat yang lolos. Catatan Ombudsman untuk PPDB Penerimaan murid baru tahun ajaran mendatang harus mengacu pada catatan penting dari Ombudsman,” lugas Mustafa.
Salah satu arahan yang paling disorot dalam rapat tersebut adalah instruksi agar seluruh inovasi di lingkungan Kemenag Sumbar selaras dengan Asta Protas Menteri Agama.
“Inovasi tidak boleh sekadar gimmick. Harus mendukung delapan program prioritas nasional,” tegasnya.
Mustafa menegaskan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya lewat slogan, melainkan harus diwujudkan melalui sistem kerja yang bersih, responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta mampu menghadirkan inovasi yang terukur.
Rapat kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas administrasi kinerja, terutama terhadap tiga kabupaten yang menjadi sorotan dalam audit kepatuhan darurat.
“Tidak ada toleransi atas prosedur yang diabaikan. Ini soal integritas pelaporan kita semua,” pungkas Mustafa.
Sebelum sesi utama rapat berlangsung, Perencana Madya Kanwil Kemenag Sumbar Mulyono lebih dulu menyampaikan laporan evaluasi kinerja Triwulan I. Ia mengungkapkan seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah mengirimkan laporan melalui aplikasi SIPKA atau Sistem Informasi Kinerja Kementerian Agama.
Meski demikian, Mulyono menyoroti masih adanya sejumlah catatan administrasi yang perlu segera diperbaiki. Ia menegaskan operator daerah wajib memperoleh paraf Kasubag TU sebelum laporan ditandatangani dan dikirimkan.
Selain itu, kelengkapan bukti fisik disebut menjadi syarat mutlak dalam proses pelaporan.
“Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan nantinya akan menjadi akumulasi akhir dari Triwulan I hingga IV yang menghasilkan LK (Laporan Kinerja). Tanda tangan elektronik (TTE) dan surat pengantar yang sah wajib dilampirkan,” ujar Mulyono.
Ia juga menjelaskan audit kepatuhan darurat dilakukan menyusul temuan surat pengantar yang masih perlu diperbaiki pada laporan Triwulan I.
“Laporan kinerja organisasi merupakan fondasi dari laporan kinerja bawahan. Evaluasi per triwulan harus dilaksanakan secara konsisten. Tidak boleh ada prosedur yang dilompati,” tegasnya.
Pada agenda akhir rapat, seluruh Kepala Kankemenag kabupaten dan kota diberi ruang untuk memaparkan inovasi yang telah diterapkan di masing-masing daerah. Berbagai kendala lapangan turut dibahas bersama guna mencari solusi kolektif demi memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag Sumbar. (*)
