Sumbardaily.com - Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, melakukan pertemuan dengan dua syarikah atau penyedia layanan haji di Arab Saudi guna memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan optimal.
Pertemuan tersebut digelar pada Sabtu (9/5/2026) malam di Kota Mekkah dengan melibatkan dua syarikah, yakni Rakeen Mashariq dan Al Bait Guests. Agenda itu menjadi bagian dari langkah penguatan koordinasi sekaligus pengawasan layanan bagi jemaah haji Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Irjen Dendi Suryadi didampingi Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan, Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah Mulyadi Nurdin, Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah Muhammad Ilham Effendy, serta sejumlah pejabat lainnya dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Inspektur Wilayah III Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, mengatakan kunjungan ke kantor masing-masing syarikah merupakan inisiatif langsung dari Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah. Langkah itu dilakukan untuk mempererat hubungan kemitraan strategis antara pemerintah Indonesia dengan pihak penyedia layanan haji di Arab Saudi.
Menurutnya, syarikah memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.
“Penyedia layanan dalam hal ini Syarikah adalah mitra strategis kita dalam memberikan layanan kepada jemaah haji, pihak Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas dalam proses penyelenggaraan haji, ingin memastikan semua layanan berjalan sesuai regulasi dan kontrak yang telah ditandatangani,” ujar Mulyadi Nurdin.
Selain menggelar pertemuan dengan pimpinan syarikah, jajaran Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah lokasi utama pelaksanaan ibadah haji, mulai dari Arafah, Muzdalifah hingga Mina.
Mulyadi Nurdin menyebutkan pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
“Sejauh ini kami melihat pelayanan berjalan dengan lancar, persiapan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga berjalan sesuai progres,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal menaruh perhatian serius terhadap aspek integritas dan kepatuhan seluruh pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, pihaknya mengingatkan agar seluruh layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah dibuat.
Menurut Mulyadi, Irjen Dendi Suryadi secara khusus menegaskan kepada pimpinan syarikah agar menjaga kualitas pelayanan sesuai standar yang sudah disepakati bersama.
“Pak Irjen, Dendi Suryadi, menegaskan kepada pimpinan syarikah agar standar layanan yang diberikan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani antara Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak syarikah, dalam kontrak pastinya sudah disebutkan hak dan kewajiban, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitas pekerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak syarikah menyambut baik kedatangan delegasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas komitmen peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Ini merupakan langkah strategis dalam mensukseskan layanan haji, Kami juga mendengarkan langsung komitmen dari syarikah untuk memberikan layanan maksimal kepada jemaah haji sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani,” tambahnya.
Mulyadi Nurdin menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan haji tahun ini diarahkan agar kualitas layanan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Haji dan Umrah.
“Sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf, Wakil Menteri, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan sesuai mandat yang diberikan oleh undang-undang,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan pengawasan Inspektorat Jenderal mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi kinerja maupun keuangan.
Pengawasan tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Haji dan Umrah.
“Adapun ruang lingkup pengawasan meliputi kinerja dan keuangan, melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan (monitoring), dan bentuk pengawasan lainnya,” pungkasnya. (*)
