Sumbardaily.com, Padang - Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang pada Rabu (31/12/2025) pagi membawa penekanan berbeda.
Alih-alih sekadar rotasi rutin, agenda di Gedung Bagindo Azis Chan Youth Center tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan, terutama disiplin pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan, kepala sekolah memegang peran terdepan dalam memastikan program berjalan akuntabel sekaligus adaptif terhadap risiko kebencanaan.
Pada pelantikan itu, Pemko Padang mengukuhkan Kepala Sekolah, pejabat administrator, pengawas, dan fungsional. Total, terdapat 131 Kepala Sekolah Dasar yang resmi dilantik, sementara sisanya mengisi posisi teknis.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Permendikdasmen) nomor 7 tahun 2025 yang membatasi masa tugas kepala sekolah maksimal dua periode, masing-masing empat tahun.
“Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah mengatur jabatan Kepala Sekolah maksimal 2 kali 4 tahun. Kita ada Kepala Sekolah yang sudah 12 tahun walaupun di sekolah yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian,” katanya.
Penyesuaian ini, menurutnya, bukan hanya evaluasi untuk kepentingan administrasi, tetapi langkah untuk menyegarkan kepemimpinan sekolah dan memperkuat tata kelola.
Dalam amanatnya, Fadly juga menyoroti langsung pengelolaan dana BOS. Transparansi, kedisiplinan prosedur, dan keselarasan dengan program unggulan daerah diminta menjadi pegangan seluruh kepala sekolah.
“Bapak dan Ibu Kepala Sekolah merupakan garda terdepan dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara. Namun jangan lupa juga ada Progul Padang Amanah dan Padang Melayani yang harus tercermin dalam pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu semua. Utamanya dalam pengelolaan dana BOS,” katanya.
Selain tata kelola pembiayaan, aspek mitigasi risiko turut mendapat perhatian. Kota Padang, yang berada dalam zona rawan bencana, menuntut sekolah tidak hanya fokus pada proses belajar, tetapi juga membangun budaya kesiapsiagaan.
“Walaupun Bapak dan Ibu tidak bertugas di Perangkat Daerah teknis kebencanaan, Bapak dan Ibu juga harus memiliki kesigapan. Karena dalam situasi tanggap darurat kita semua aparatur pemerintah adalah insan kebencanaan,” katanya.
Dengan demikian, katanya, pelantikan di sektor pendidikan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum untuk memperkuat integritas, kepemimpinan, dan kesiapan menghadapi situasi darurat.
“Laksanakan tugas Bapak dan Ibu semua dengan pride, dignity, integritas dan dedikasi tinggi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, pelantikan juga menyentuh reposisi pejabat di luar unsur pendidikan. Perubahan ini disebut sebagai langkah penataan organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
Di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), Syafriadi beralih dari Sekretaris Dispusip menjadi Sekretaris Diskominfo.
Sementara itu, Wismeiliar Teinike Yulvera yang sebelumnya Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kabid IKP) Diskominfo kini menjabat Sekretaris Dispusip.
Formasi baru juga terjadi pada jabatan Kabid IKP Diskominfo yang kini diemban Suryani. Ia sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2B).
Posisi tersebut kemudian dipercayakan kepada Ahmaddin, yang sebelumnya memimpin Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Raya Padang.
Di sektor pengelolaan pasar, Muhammad Faisal, sebelumnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Pasar Raya Padang, kini menjabat Kepala UPTD Pasar Raya.
Jabatan Kasubbag TU Pasar Raya diisi Yumardi Usman, yang sebelumnya bertugas sebagai Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pada level kewilayahan, Ardi Desril yang sebelumnya Lurah Koto Panjang Ikua Koto (KPIK) mengisi posisi Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan (Kasi PP) Kecamatan Koto Tangah.
Sementara itu, jabatan Lurah di wilayah tersebut kini dipegang Doni MS, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Kasi Tapem) Kelurahan Batang Kabung Ganting.
Mutasi dan promosi itu, ditegaskan Fadly, merupakan dinamika normal organisasi. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan baru harus diikuti tanggung jawab yang semakin besar, baik dalam hal pelayanan publik maupun ketangguhan menghadapi situasi darurat.
"Pelantikan di akhir tahun ini diposisikan sebagai penguatan fondasi pemerintahan, dimulai dari ruang kelas hingga lini pelayanan agar lebih adaptif, tertib anggaran dan siap menghadapi bencana," tuturnya. (adl)
