Sumbardaily.com, Jakarta - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik 25 pejabat negara dan 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dari rangkaian pelantikan tersebut, langkah strategis pemerintah dalam merombak struktur kelembagaan ekonomi nasional mencuri perhatian, yakni pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengaturan (BP).
Transformasi kelembagaan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola BUMN. Peran negara sebagai operator langsung kini bergeser menjadi pengatur dan pengawas, dengan harapan BUMN dapat bergerak lebih profesional, efisien, dan kompetitif.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menunjuk Dony Oskaria, putra Minangkabau yang dikenal luas dalam dunia korporasi sebagai Kepala BP BUMN pertama.
Ia didampingi oleh Aminudin Ma'ruf dan Teddy Barata sebagai wakil kepala. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 109P tahun 2025.
“Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tapi pergantian paradigma dalam pengelolaan aset negara. Kita ingin BUMN menjadi mesin pembangunan yang lebih kuat dan lincah,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Selain pelantikan BP BUMN, Presiden juga melantik sejumlah pejabat strategis lainnya.
Rincinya mencakup dua Wakil Menteri (Wamen) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Papua untuk periode 2025–2030, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Asisten Khusus Presiden.
Pelantikan tersebut didasarkan pada beberapa Keppres, di antaranya Keppres nomor 32/M tahun 2025, Keppres Nomor 109P tahun 2025, Keppres nomor 110P tahun 2025, Keppres nomor 111P tahun 2025, dan Keppres nomor 33M tahun 2025.
Dua posisi Wamen diisi oleh Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
Untuk Papua, Presiden menetapkan Mathius Fakhiri sebagai Gubernur Papua dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai Wagub.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua terdiri dari Velix Vernando Wanggai (Ketua), John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani John Gluba Gepze dan Johnson Estrella Sihasale.
Untuk Dewan Komisioner LPS, Presiden melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua merangkap anggota, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikaroja Purba, Suminto, dan Aida S Budiman sebagai anggota.
Sementara itu, dua posisi Asisten Khusus Presiden diisi oleh Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, serta Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.
Dubes Baru
Selain pejabat dalam negeri, Presiden juga melantik 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk memperkuat diplomasi Indonesia dengan negara sahabat. Para Dubes tersebut adalah:
Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo — Dubes RI untuk Malaysia
Hotmangaradja Pandjaitan — Dubes RI untuk Singapura
Kuncoro Giri Waseso — Dubes RI untuk Mesir
Syahda Guruh Langkah Samudera — Dubes RI untuk Qatar (Doha)
Berlian Helmy — Dubes RI untuk Azerbaijan
Andy Rachmianto — Dubes RI untuk Belgia (Brussel), merangkap Luksemburg dan Uni Eropa
Listyowati — Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
Adam Mulawarman Tugio — Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
Laurentius Amrih Jinangkung — Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
Lukman Hakim Siregar — Dubes RI untuk Suriah (Damaskus).
Selain itu, Irene dilantik sebagai Wakil Dubes untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
Prabowo dalam pidatonya menyebut pelantikan serentak ini sebagai bagian dari agenda besar reformasi kelembagaan dan penguatan institusi negara.
Pemerintah, ujarnya, ingin memastikan birokrasi berjalan lebih ramping dan efektif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
“Negara membutuhkan struktur kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Ini langkah awal membangun pondasi yang lebih kokoh,” tegasnya.
Khusus untuk BP BUMN, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini akan memperkuat fungsi negara sebagai regulator strategis dan bukan operator.
Dony Oskaria menyatakan komitmennya untuk membawa BUMN ke arah yang lebih modern dan kompetitif.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan yang diambil BP BUMN mengarah pada efisiensi, transparansi, dan daya saing tinggi,” ujarnya usai pelantikan.
Dengan struktur baru ini, pemerintah berharap BUMN dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional tanpa terbebani birokrasi panjang sebagaimana model sebelumnya.
Transformasi ini dipandang sebagai salah satu reformasi kelembagaan terbesar sejak masa awal reformasi ekonomi Indonesia. (adl)
