Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mengintensifkan upaya percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan optimal, mulai dari normalisasi sungai hingga perbaikan infrastruktur sumber daya air yang terdampak banjir bandang.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Desember 2025, Pemprov Sumbar telah mengerahkan total 35 unit alat berat serta memasang 940 geobag di berbagai lokasi terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam mengurangi risiko lanjutan sekaligus mempercepat proses pemulihan.
Penanganan terbaru dilakukan di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di lokasi tersebut, tiga unit alat berat diturunkan untuk mempercepat normalisasi aliran sungai serta menangani sisa material banjir bandang. Rifda menjelaskan, pengerahan alat berat ini telah dimulai sejak 25 November 2025, bertepatan dengan penetapan status tanggap darurat bencana tingkat provinsi.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami diminta memaksimalkan penanganan di lapangan. Secara keseluruhan, 35 unit alat berat dan 940 geobag sudah kita turunkan, termasuk yang terbaru di Batu Busuak. Saat ini alat-alat tersebut sudah mulai bekerja,” ujar Rifda Suriani dikutip Minggu (14/12/2025).
Ia merinci, sebaran alat berat difokuskan pada lima kabupaten dan kota yang mengalami dampak signifikan. Sebanyak 22 unit beroperasi di Kota Padang, dua unit di Kabupaten Padang Pariaman, empat unit di Kabupaten Pesisir Selatan, dua unit di Kabupaten Solok, serta lima unit di Kabupaten Agam. Penempatan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah.
Lebih lanjut, Rifda mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi telah menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur sumber daya air. Tercatat sebanyak 24 unit bendung irigasi terdampak, disertai kerusakan bangunan penguatan tebing atau seawall serta jaringan irigasi di sejumlah titik.
“Secara akumulatif, panjang kerusakan mencapai sekitar 6,9 kilometer untuk seawall dan 3,5 kilometer untuk saluran irigasi. Saat ini perbaikan sudah kita mulai secara bertahap, seiring dengan kegiatan normalisasi sungai dan pengerukan sedimen sisa banjir bandang,” jelas Rifda.
Menurutnya, skala kerusakan yang cukup luas membuat proses pemulihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain membutuhkan tahapan teknis yang matang, pemulihan juga memerlukan dukungan anggaran yang besar. Karena itu, Pemprov Sumbar terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar upaya penanganan berjalan lebih efektif.
Atas arahan Gubernur Sumbar, koordinasi intensif dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum serta sejumlah BUMN Karya. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperkuat dukungan tenaga teknis dan peralatan berat di lapangan, khususnya di lokasi-lokasi dengan tingkat kerusakan tinggi.
“Hasil koordinasi tersebut cukup efektif. Dua unit alat berat yang saat ini bekerja di Batu Busuak merupakan dukungan dari Hutama Karya Infrastruktur, hasil komunikasi langsung Bapak Gubernur,” tutur Rifda.
Pemprov Sumbar berharap, dengan pengerahan alat berat, pemasangan geobag, serta sinergi lintas lembaga, penanganan dampak bencana hidrometeorologi dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko lanjutan sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di daerah terdampak. (red)
