Sumbardaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman mengajukan anggaran sekitar Rp40 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan kembali Jembatan Anduriang yang roboh akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.
Kerusakan jembatan yang menghubungkan Nagari Anduriang dengan Nagari Kayu Tanam itu hingga kini masih melumpuhkan akses utama masyarakat. Warga bahkan terpaksa menggunakan rakit sederhana untuk menyeberangi Sungai Batang Anai demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan.
“Kami sudah melaporkan kondisi ini ke tingkat pusat, termasuk kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proyek pembangunan permanen ini sudah masuk ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana,” ujar Hendra Aswara, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil estimasi teknis, pembangunan kembali Jembatan Anduriang membutuhkan biaya sekitar Rp40 miliar. Anggaran tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan konektivitas masyarakat yang selama ini terganggu akibat robohnya infrastruktur vital tersebut.
Hendra menjelaskan, Jembatan Anduriang selama ini menjadi jalur tercepat yang menghubungkan dua wilayah tersebut. Setelah jembatan putus, masyarakat memang masih memiliki jalur alternatif lain, namun waktu tempuh menjadi lebih lama sekitar 15 menit dibanding sebelumnya.
Karena kondisi itu, sebagian warga memilih menggunakan rakit darurat yang terbuat dari susunan kayu dan drum bekas untuk melintasi Sungai Batang Anai.
“Mengingat ini adalah akses paling dekat, warga kini mengandalkan rakit. Kami menyadari ini risiko tinggi, namun ini adalah satu-satunya akses cepat menuju wilayah seberang,” katanya.
Kondisi penyeberangan tersebut dinilai cukup membahayakan keselamatan masyarakat, terutama saat debit air sungai meningkat. Namun, keterbatasan akses membuat warga tetap bergantung pada rakit untuk keperluan bekerja, berdagang, hingga aktivitas pendidikan.
Pemerintah daerah kini juga tengah menyiapkan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sebelum pembangunan permanen direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Menurut Hendra, terdapat pembagian kewenangan dalam proses pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk pembangunan jembatan darurat, anggaran akan bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pembangunan jembatan permanen diusulkan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kerusakan Jembatan Anduriang menjadi salah satu dampak besar bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Padang Pariaman pada akhir 2025. Selain memutus jalur transportasi utama, robohnya jembatan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan kembali jembatan permanen agar mobilitas masyarakat kembali normal dan aman. (*)
