Sumbardaily.com, Padang - Kota Padang tengah mematangkan rencana pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.
Hal tersebut dikonfirmasi dalam rapat koordinasi secara dalam jaringan (daring/online) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (25/12/2025) lalu.
Pertemuan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan, dengan penekanan utama pada kesiapan lahan dan keselamatan warga yang akan menempati Huntap.
Rapat dipimpin langsung Menteri PKP RI, Maruarar Sirait dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari wilayah terdampak di Sumatera, termasuk Sumbar, Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Sejumlah pejabat pusat turut terlibat, antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Karnavian, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta serta pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam paparannya, Maruarar Sirait menegaskan bahwa penentuan lokasi Huntap tidak boleh sebatas ketersediaan lahan. Pemerintah daerah diminta memastikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan kemudahan akses bagi warga yang akan direlokasi.
"Tanah yang dipilih harus benar-benar layak, berada di lingkungan yang menunjang aktivitas ekonomi, tidak jauh dari fasilitas pendidikan, serta memiliki jalur distribusi dan logistik yang memadai. Lokasi juga perlu berada dalam ekosistem yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Menteri PKP.
Penekanan serupa datang dari Mendagri, Tito Karnavian. Ia meminta kepala daerah bergerak cepat dan mengambil langkah konkret agar pembangunan Huntap dapat segera terlaksana.
Tito mengapresiasi respons pemerintah daerah di Sumbar yang dinilai solid dalam penanganan pasca bencana.
"Provinsi Sumbar termasuk salah satu daerah dengan pemulihan yang berjalan relatif cepat, dan dalam rencana akan dibangun sekitar 600 unit Huntap bagi warga terdampak," katanya.
Komitmen untuk mempercepat proses tersebut juga disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir. Ia menuturkan, masyarakat terdampak saat ini sudah menempati hunian sementara yang disediakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang sembari menunggu pembangunan Huntap direalisasikan.
"Pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar pembangunan berjalan tepat sasaran, memberikan rasa aman, serta menghadirkan kenyamanan bagi warga," katanya.
Rapat koordinasi yang digelar merupakan rangkaian dari status tanggap darurat ke fase atau transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam yang melanda beberapa waktu lalu.
"Keputusan lokasi akan menentukan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, terutama terkait akses layanan dasar dan keberlanjutan ekonomi. Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, percepatan pembangunan Huntap diharapkan tidak hanya memindahkan warga dari lokasi rawan, tetapi juga menghadirkan permukiman baru yang lebih layak dan berdaya dukung," imbuhnya. (adl)
