Sumbar Bangun 6.577 Unit Rumah Subsidi, Tantangan Backlog dan Lahan Masih Jadi Masalah

Sumbardaily.com, Padang – Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dipacu di Sumatera Barat (Sumbar). Hingga September 2025, tercatat sebanyak 6.577 unit rumah sudah terealisasi di provinsi tersebut. Program tersebut bersumber dari anggaran APBD kabupaten/kota, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pembangunan rumah subsidi.

Capaian ini terungkap dalam rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang refleksi capaian, sekaligus forum untuk merumuskan strategi menghadapi berbagai tantangan pembangunan perumahan di Sumbar.

Acara dihadiri oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, para bupati dan wali kota, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Tantangan Backlog Perumahan

Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Imran, menegaskan bahwa program tiga juta rumah merupakan mandat konstitusi yang wajib dijalankan secara konsisten. Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat tinggi.

“Masih ada sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah, dan sekitar 26,9 juta jiwa tinggal di rumah yang tidak layak huni. Presiden menargetkan minimal 4,9 juta rumah terealisasi hingga 2029. Karena itu, pemerintah daerah harus serius menyukseskan program ini,” ujar Imran.

Ia menekankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melaporkan data pembangunan maupun renovasi rumah. Selain itu, pemda diminta menerapkan kebijakan pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Imran menambahkan, percepatan pembangunan rumah tidak hanya akan mengurangi angka backlog, tetapi juga berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Rumah Sebagai Pusat Kehidupan

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan berkelanjutan dalam pembangunan perumahan di daerah. Menurutnya, rumah tidak boleh dipandang sekadar bangunan fisik, melainkan bagian esensial dari kehidupan manusia.

“Rumah adalah kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan. Ia menjadi pusat kehidupan keluarga, tempat tumbuh kembang generasi, sekaligus pondasi masa depan. Karena itu pembangunan perumahan harus menyentuh kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan, tantangan pembangunan perumahan di Sumbar masih cukup kompleks. Backlog perumahan yang tinggi, keterbatasan lahan di perkotaan, serta keberadaan kawasan permukiman kumuh menjadi persoalan yang harus segera diatasi.

Dorongan Inovasi dan Kearifan Lokal

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahyeldi mendorong hadirnya inovasi pembiayaan, keterlibatan sektor swasta dan perbankan, serta pembangunan rumah yang ramah lingkungan sekaligus tahan bencana. Hal ini menjadi penting mengingat Sumbar merupakan daerah rawan gempa.

“Program perumahan tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Rumah yang dibangun harus aman, sehat, serta sesuai dengan kearifan lokal, termasuk arsitektur rumah adat Minangkabau,” katanya.

Ia berharap forum evaluasi ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret agar program perumahan semakin tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Apresiasi dan Penghargaan

Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah maupun pihak swasta yang berkontribusi aktif dalam pembangunan perumahan. Gubernur Mahyeldi sendiri menerima penghargaan atas perannya dalam mendukung program perumahan di Sumbar.

Beberapa daerah juga dinilai terbaik dalam penganggaran perumahan, di antaranya Kabupaten Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam. Selain itu, Bank BTN Wilayah Sumbar serta DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar turut mendapat apresiasi atas dukungan mereka dalam menyediakan hunian layak bagi MBR.

Dengan capaian 6.577 unit rumah pada 2025, Sumbar menunjukkan progres nyata dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah. Namun, tantangan besar masih menanti. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap keluarga dapat memiliki rumah layak huni sebagai fondasi masa depan yang lebih baik. (red)