Sumbardaily.com, Solok - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok telah menggelar sosialisasi pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) bersama masyarakat Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Kamis (13/11/2025) lalu.
Kegiatan yang berlangsung di Masjid Nurul Islam itu dihadiri unsur pemerintah daerah, perangkat nagari, tokoh masyarakat, aparat keamanan, Tenaga Ahli dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) serta perwakilan perusahaan geothermal.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya masyarakat menyatakan penolakan, yang kemudian diikuti berbagai dialog lanjutan hingga akhirnya warga bersedia menghadiri sosialisasi guna memahami potensi, manfaat, dampak, serta rencana mitigasi proyek tersebut sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan tokoh Nagari Batu Bajanjang yang telah membuka ruang dialog.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan panas bumi merupakan peluang besar bagi daerah jika dikelola dengan baik dan berpihak kepada masyarakat.
“Potensi sumber daya alam tidak hanya ada di atas tanah, tetapi juga di dalamnya. Kabupaten Solok memiliki potensi itu, dan dengan perkembangan teknologi, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan bersama,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan geothermal di Nagari Batu Bajanjang akan dilaksanakan oleh PT Hitay Daya Energy. Pemerintah daerah, menurut Bupati, meminta agar perusahaan menyiapkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia menegaskan bahwa kontribusi itu harus menyentuh kebutuhan langsung warga.
Adapun bentuk CSR yang telah diusulkan sekaligus disanggupi perusahaan mencakup pemberian beasiswa bagi anak nagari, dukungan pembangunan dan pengembangan rumah ibadah, peningkatan kegiatan kepemudaan termasuk pembangunan gedung pemuda, program pemberdayaan Bundo Kanduang, serta dukungan pada sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Kapolres Solok Arosuka, AKBP Agung Pranajaya, dalam kesempatan itu menekankan bahwa kepolisian akan menjaga keamanan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok yang mendukung ataupun menolak proyek geothermal tersebut.
“Kami hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif. Semua warga memiliki hak menyampaikan pendapat, dan kami akan menjaga agar proses berjalan dengan aman,” katanya.
Sementara itu, Dandim 0309/Solok, Letkol Sapta Raharja, mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat, namun harus dilakukan dengan tetap menjaga kondisi daerah agar tetap stabil.
Ia meminta warga memanfaatkan ruang sosialisasi sebagai kesempatan untuk menggali informasi teknis secara objektif.
Pada kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Gubernur Sumbar, Yulnofrins Napilus, memberikan pemaparan teknis mengenai geothermal.
Ia menjelaskan potensi panas bumi di Solok yang berada pada zona energi anyar Sumatera Barat, termasuk bagaimana teknologi geothermal modern dapat menekan risiko lingkungan.
Menurutnya, pemanfaatan panas bumi merupakan energi bersih yang dapat mendukung ketahanan energi daerah. Ia juga menjelaskan dampak, potensi risiko, serta langkah mitigasi yang umum diterapkan pada proyek-proyek serupa.
Pemaparan itu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan informasi faktual bagi masyarakat sebelum pengambilan keputusan dilakukan.
Di sisi lain, penolakan warga terhadap rencana eksplorasi geothermal telah disuarakan sebelumnya oleh sejumlah kelompok masyarakat, terutama para petani di Nagari Batu Bajanjang dan Nagari Aripan.
Mereka menyampaikan kekhawatiran atas potensi dampak terhadap sumber penghidupan, terutama pertanian, serta ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah warga menyampaikan penjelasan dan kekhawatiran mereka.
Liwar, seorang petani Batu Bajanjang, menyampaikan pendapatnya secara langsung dan runtut di hadapan bupati serta jajaran pemerintah. Ia mengatakan bahwa materi presentasi dari tim ahli tidak sesuai dengan kondisi nyata.
“Lahan bawang yang mereka tampilkan bukan di Muara Labuh, gak ada ladang bawang di sana, foto yang ditampilkan itu foto ladang bawang di Alahan Panjang. Belum lagi gambar air panas yang ditampilkan, kami di sini sudah sejak zaman nenek moyang mandi air panas. Lalu mereka melihatkan minum air, di sini air sangat bersih, melimpah air bersih di nagari kami tanpa proyek geothermal," katanya.
Liwar menambahkan bahwa masyarakat merasa tidak bisa lagi dibujuk oleh sosialisasi yang tidak transparan.
"Yang ditampilkan yang bagus-bagusnya saja, itupun bukan foto-foto yang ada di Muara Labuh. Dampak-dampak negatif yang akan terjadi tidak disampaikan kepada kami. Seperti bahaya kebocoran gas beracun, dampak lingkungan, dampaknya terhadap lahan pertanian, terhadap air, dan dampak lainnya," katanya.
Menurutnya, masyarakat telah banyak melihat pemberitaan mengenai berbagai masalah pada proyek geothermal di daerah lain.
“Masyarakat Batu Bajanjang sudah pernah pergi ke PLTP Muara Labuh, Mataloko, dan Sorik Marapi, namun yang terlihat di sana masyarakatnya tidak lebih sejahtera dari kami di sini. Jalan-jalan di sana juga tidak bagus dan lahan pertanian mereka tidak sesubur di tempat kami," katanya.
Liwar menyampaikan bahwa jika pemerintah dan perusahaan tetap memaksakan proyek geothermal, masyarakat akan tetap mempertahankan tanah mereka.
“Kami hanya ingin mempertahankan tanah kami, kampung kami, nagari kami dari proyek yang tidak ada dampak positifnya kepada kami. Kami mempertahankan tanah kami agar anak cucu kami tetap bisa menikmati hasil tani yang melimpah ini," katanya.
"Sejak dulu kehidupan kami sudah bertani, kami ingin melanjutkan kehidupan yang seperti ini. Pak bupati mengatakan ekonomi Kabupaten Solok rendah, padahal ekonomi kami sebagai petani di sini sangat makmur, tidak ada kami kekurangan. Hasil tani di daerah ini sangat melimpah bahkan sayur di daerah lain berasal dari sini," sambungnya.
Jika terjadi penolakan oleh masyarakat, katanya, pemerintah tidak lagi memaksakan proyek pembangunan PLTP ini. Pemerintah harus menghargai keinginan masyarakat.
"Alasan masyarakat menolak pembangunan geothermal ini cukup jelas, kami punya hak untuk mempertahankan tanah kami. Banyak dampak-dampak dari aktivitas proyek seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Kami ingin pemerintah berpihak kepada rakyat, karena pemerintah itu kami yang memilih, digaji dari uang kami, seharusnya bekerja untuk melindungi hak kami," katanya.
Selain Liwar, Jasmanto, petani Gunung Talang lainnya, juga menyampaikan pendapatnya secara langsung dan konsisten.
“Kami masyarakat sudah berjuang mempertahankan tanah kami sejak 2017. Sudah banyak peristiwa terjadi dan kami tidak ingin peristiwa-peristiwa itu terulang kembali. Kami ingin nyaman menjalankan kehidupan kami sebagai petani dan menikmati hasil pertanian kami tanpa ada ancaman-ancaman pembangunan geothermal lagi," katanya.
Menurut Jasmanto, penolakan pada sosialisasi kali ini disampaikan langsung di depan bupati karena pemerintah hadir lengkap sehingga masyarakat merasa perlu bersuara jelas.
“Dikarenakan sosialisasi hari ini bupati datang langsung, makanya kami langsung menyampaikan aspirasi penolakan kami di depan bupati langsung.”
Ia juga mengingatkan bahwa proyek geothermal pernah pergi pada 2020, namun kini kembali dihidupkan. Ia berharap proyek ini tidak lagi dipaksakan di daerah kami.
"Pada tahun 2020 perusahaan sudah pergi dari sini, namun sekarang perusahaan datang lagi ingin membangun proyek di daerah kami. Masyarakat sampai kapanpun akan menolak pembangunan geothermal ini karena dampak positifnya tidak ada bagi kami. Kami sudah banyak melihat apa yang terjadi di daerah lain," katanya.
Jika proyek tersebut, katanya, tetap dibangun di sana, maka akan lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya.
“Kami berharap pemerintah menghentikan rencana pembangunan geothermal ini di nagari kami. Pemerintah harus mencabut izin proyek ini agar petani di sini bisa menggarap lahan dengan nyaman tanpa takut ancaman pembangunan proyek," tuturnya. (adl)
