Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah kondisi inflasi yang masih terjadi. Langkah tersebut dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komitmen itu ditegaskan saat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Dillo, Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Parit Malintang, Senin (27/7/2026).
Dalam rakor tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai upaya untuk mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Langkah yang dilakukan meliputi pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin, menjaga kecukupan pasokan pangan, memperlancar distribusi komoditas, hingga menggelar operasi pasar murah apabila diperlukan.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.
"Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pasokan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil," ujar Bupati.
Upaya tersebut juga didukung oleh perkembangan inflasi di Sumatera Barat yang menunjukkan tren membaik berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Data BPS mencatat inflasi bulanan atau month to month (mtm) pada Juni 2026 sebesar 0,50 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,90 persen.
Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) selama Januari hingga Juni 2026 berada pada level 0,98 persen. Adapun inflasi tahunan atau year on year (yoy) tercatat sebesar 4,70 persen.
Perbaikan juga terlihat pada kelompok volatile food atau pangan bergejolak. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok tersebut turun menjadi 0,56 persen secara bulanan dari sebelumnya mencapai 2,47 persen.
Penurunan tekanan inflasi pada kelompok pangan dipengaruhi oleh melemahnya harga sejumlah komoditas strategis, seperti cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Bahkan, secara akumulatif sepanjang tahun berjalan, ketiga komoditas tersebut tercatat mengalami deflasi.
Di sisi lain, tekanan inflasi bulanan masih dipengaruhi oleh kelompok transportasi dan energi. Faktor yang memengaruhi di antaranya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, kenaikan tarif angkutan udara selama musim libur sekolah, serta meningkatnya harga LPG non-subsidi.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap optimistis laju inflasi dapat dikendalikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sinergi itu dilakukan bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan harga secara berkala agar setiap potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal.
Tidak hanya itu, kerja sama antardaerah dalam distribusi pangan juga akan terus diperkuat untuk memastikan pasokan komoditas tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meyakini langkah-langkah tersebut dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
"Dengan sinergi yang kuat dan langkah-langkah yang terukur, kami optimistis inflasi di daerah dapat terus dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian Padang Pariaman semakin tumbuh," tutup Bupati. (*)
