Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dipastikan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp18,9 triliun pada tahun 2026 dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di daerah itu.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyebutkan nilai tersebut menjadi anggaran pembangunan terbesar yang pernah diterima Sumbar sepanjang sejarah.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumatera Barat mendapatkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Vasko.
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Safari Ramadan di Masjid Darul Ikhlas, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, besarnya alokasi dana tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak langsung bagi warga.
“Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Vasko menjelaskan, pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama, terutama setelah dampak bencana hidrometeorologi yang memengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Dengan dukungan anggaran yang signifikan, ia berharap pembangunan dapat dipercepat dan kualitas layanan publik meningkat.
Selain anggaran pembangunan infrastruktur, Vasko juga menyoroti optimalisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun ini. Ia menyebut, alokasi TKD kembali dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota di Sumbar.
“Kita manfaatkan sebesar-besarnya perhatian Pak Presiden kali ini kepada Sumatera Barat. Untuk masyarakat harus total. Tahun ini Sumatera Barat harus benar-benar berbenah,” katanya.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota mengelola dana tersebut secara serius dan bertanggung jawab, terutama dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan dampak signifikan dari bencana yang sempat memutus jalur Padang-Payakumbuh. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
“Kondisi itu tentu berdampak pada ekonomi. Karena itu, kami sangat berharap dukungan seluruh pihak dan tentunya masyarakat agar Payakumbuh bisa kembali bergerak dan bangkit,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur yang besar serta optimalisasi TKD, Sumbar diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. (red)
