Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota Padang menegaskan langkah serius dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi melalui penguatan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen R3P Hidrometeorologi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota (Wawako) Maigus Nasir hadir langsung dalam forum strategis yang menjadi penentu arah pemulihan wilayah terdampak bencana akhir 2025.
Rakor tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian dan diikuti jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala daerah se-Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menekankan bahwa dokumen R3P tidak semata menjadi instrumen administratif, melainkan fondasi kebijakan jangka menengah yang menentukan ketahanan Kota Padang ke depan.
"Pemko Padang memastikan seluruh data kerusakan dan kebutuhan pemulihan telah disusun secara komprehensif dan terukur," katanya.
Pemko Padang mencatat, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak langsung terhadap 67.563 warga di lima kecamatan.
Skala kerusakan permukiman tergolong signifikan dengan total 5.523 rumah terdampak, terdiri atas 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Kerusakan infrastruktur publik juga terjadi secara masif. Tercatat 13 jembatan mengalami kerusakan berat, disertai kerusakan sepanjang 74.327 meter jalan dan 22 bendungan.
Selain itu, 56 jaringan irigasi pertanian turut terdampak, sementara 3.050 meter ruas jalan mengalami kerusakan kategori sedang.
Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir menambahkan, sektor layanan dasar menjadi perhatian khusus dalam dokumen R3P Kota Padang.
"Dampak bencana turut merusak 11 intake SPAM Pamsimas dan delapan intake SPAM milik Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum (Perumda AM). Kerusakan juga meliputi tebing sungai, sistem drainase, serta berbagai fasilitas publik yang menopang aktivitas masyarakat," katanya.
Bagi Pemko Padang, fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh berhenti pada pemulihan fisik semata. Penguatan mitigasi bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan agar risiko kejadian serupa dapat ditekan secara sistematis.
"Pendekatan tersebut selaras dengan semangat Build Back Better, Safer, and Sustainable yang diusung dalam penyusunan R3P Sumbar," katanya.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menegaskan bahwa finalisasi dokumen R3P menjadi kunci percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, serta akuntabel.
"Validitas data akan menentukan ketepatan penyaluran bantuan, relokasi warga terdampak, hingga pembangunan kembali infrastruktur vital," katanya.
"BNPB siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan rehab-rekon di daerah terdampak dengan menjembatani kebutuhan daerah ke kementerian dan lembaga terkait, sepanjang dokumen R3P disusun secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.
Dari sisi Pemprov, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi menyatakan bahwa R3P dirancang sebagai instrumen pemersatu langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
"Dengan mengusung semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana”, dokumen tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan daya tahan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang," katanya.
Optimisme pemulihan itu turut ditegaskan melalui penandatanganan komitmen “Sumbar Bangkit” oleh Wakil Wali Kota Padang bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak.
Kesepahaman tersebut menjadi simbol konsolidasi lintas daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara berkelanjutan.
Bagi Pemko Padang, finalisasi R3P bukanlah titik akhir, melainkan awal dari upaya panjang membangun kota yang lebih aman, adaptif, dan tangguh menghadapi risiko hidrometeorologi di masa depan. (red)
