Sumbardaily.com, Padang – Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menghadapi hambatan serius akibat lambannya proses pembebasan lahan. Kendala tersebut berdampak langsung pada progres fisik proyek infrastruktur prioritas nasional itu yang hingga kini baru mencapai sekitar 12 persen, jauh dari target yang direncanakan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, persoalan pembebasan lahan menjadi faktor utama tersendatnya pengerjaan flyover yang diharapkan mampu mengatasi persoalan kecelakaan dan kemacetan di kawasan Sitinjau Lauik tersebut.
“Progresnya memang sangat lamban karena pembebasan lahan masih tidak semudah yang dijanjikan ketika saya dipaksa untuk segera melakukan groundbreaking waktu itu,” ujar Dody saat meninjau langsung lokasi proyek, Kamis (29/1/2026).
Groundbreaking Flyover Sitinjau Lauik diketahui telah dilakukan pada Mei 2025. Proyek strategis dengan nilai investasi sebesar Rp 2,793 triliun ini direncanakan memiliki masa konstruksi selama 2,5 tahun, dilanjutkan dengan masa operasi hingga 10 tahun.
Dody menegaskan bahwa sejak awal persoalan pembebasan lahan telah menjadi perhatian utama. Ia meminta pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menyelesaikan proses tersebut agar pembangunan tidak terus tertunda. Ia berharap persoalan lahan dapat dituntaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya, paling lambat satu bulan ke depan.
“Sekarang saya tinggal memaksa gubernur dan beberapa pihak yang dulu mendesak saya untuk groundbreaking, agar merealisasikan janji pembebasan lahannya,” kata Dody.
Menurutnya, lambannya pembebasan lahan juga berdampak langsung terhadap kinerja pelaksana proyek. Dody menyebut, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku pelaksana telah mengirimkan alat berat serta menyiapkan material konstruksi, namun tidak dapat bekerja secara optimal karena masih terdapat lahan masyarakat yang belum dapat dibebaskan.
“Kasihan juga, HKI sudah mengirim alat dan persiapan bahan-bahan, tetapi tidak bisa bekerja maksimal karena lahan masyarakat masih bermasalah dengan finalisasi di BPN,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, target capaian proyek Flyover Sitinjau Lauik pun dinilai meleset dari perencanaan awal. Selain persoalan lahan, faktor bencana juga disebut turut memengaruhi laju pembangunan, meski secara kesiapan teknis proyek dinyatakan sudah memadai.
“Logikanya memang meleset. Padahal semua sudah siap, alat dan bahan sudah terkonfirmasi. Masalahnya hanya di lahan. Begitu lahan selesai, tidak perlu 100 persen, lebih dari 50 persen saja, progresnya akan langsung lebih cepat,” jelas Dody.
Ia menambahkan, hingga saat ini tingkat pembebasan lahan masih tergolong sangat minim. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga di Sumatera Barat (Sumbar) dinilai mutlak diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Super sedikit pembebasan lahannya. Masih terus tektokan,” imbuhnya.
Di luar persoalan teknis, Dody menekankan bahwa Flyover Sitinjau Lauik memiliki manfaat strategis yang sangat besar. Infrastruktur ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan, memperlancar arus kendaraan, khususnya angkutan logistik berat, serta menurunkan biaya distribusi barang.
“Manfaatnya banyak. Untuk kendaraan logistik berat, mengurangi kemacetan dan biaya logistik. Paling utama, kecelakaan bisa ditekan sampai nol. Selain itu, masyarakat sekitar juga akan diberdayakan karena akan ada rest area untuk UMKM,” pungkas Dody. (red)
