Sumbardaily.com, Tanah Datar – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pengerjaan pascabencana di Kabupaten Tanah Datar. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, pemerintah pusat mengerahkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang untuk menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut.
Pengerjaan tanggap darurat yang dilakukan mencakup penanganan banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang yang sebelumnya menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sumber daya air dan lingkungan sekitar. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemulihan awal guna menekan risiko bencana susulan dan memastikan keselamatan masyarakat.
Percepatan pengerjaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran BWS Sumatera V Padang Nomor UM.02.06/Bws5.7.3/1013. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Pekerjaan dimulai berdasarkan Perintah Mulai Kerja (PMK) yang berlaku sejak 11 Desember 2025. Pelaksanaannya akan berlangsung hingga seluruh rangkaian Pekerjaan Tanggap Darurat Bencana dinyatakan selesai, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia menilai, partisipasi dan pengertian warga sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pemulihan infrastruktur dan keselamatan bersama.
Eka juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak aktivitas pengerjaan di lapangan. Menurutnya, proses tanggap darurat ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan sementara, namun merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat jika merasa terganggu dengan adanya pengerjaan ini. Namun, semua ini dilakukan demi kepentingan dan kebaikan bersama. Kami berharap masyarakat dapat bersabar serta mendukung agar pekerjaan tanggap darurat ini berjalan lancar, aman, dan meminimalkan potensi gangguan selama pelaksanaannya,” ujar Eka, dikutip Jumat (23/1/2025).
Ia menambahkan, langkah yang dilakukan saat ini merupakan bentuk ikhtiar bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi potensi bencana yang dapat terulang. Upaya tersebut juga ditujukan untuk menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi wilayah Tanah Datar dari ancaman banjir di masa mendatang. (red)
