Sumbardaily.com - Upaya pendaftaran tanah ulayat dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat hukum adat sekaligus mencegah munculnya sengketa pertanahan di masa mendatang.
Selain memberikan kepastian administrasi, pendaftaran tanah ulayat juga dianggap mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, Wakil Wali Kota Allex Saputra, pemangku adat, tokoh masyarakat, serta jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Hendri Arnis menegaskan dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
Menurutnya, tanah ulayat memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi semata, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, sejarah, serta keberlangsungan suatu kaum.
Hendri menjelaskan bahwa proses pendaftaran tanah ulayat bukan bertujuan menghapus atau mengurangi hak adat yang selama ini melekat. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan kejelasan administrasi sehingga keberadaan tanah ulayat memiliki perlindungan yang lebih kuat.
“Pendaftaran tanah ulayat merupakan langkah yang perlu kita dukung bersama agar hak masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan dan kepastian administrasi,” ujarnya.
Ia menilai, administrasi pertanahan yang jelas akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah mengurangi potensi konflik atau sengketa yang kerap muncul akibat belum jelasnya batas wilayah, status kepemilikan, maupun penguasaan lahan yang tidak terdokumentasi dengan baik.
Selain itu, kejelasan administrasi pertanahan juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Hendri menekankan bahwa keberhasilan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama para pemangku adat dan masyarakat sebagai pemegang hak ulayat. Karena itu, diperlukan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan manfaat program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah tentu mendukung setiap upaya yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya kejelasan administrasi, hak kaum tetap terlindungi dan potensi persoalan di kemudian hari dapat diminimalkan,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi menyampaikan bahwa pendaftaran tanah ulayat diharapkan mampu menciptakan kepastian administrasi pertanahan sekaligus mendukung terwujudnya situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepastian status dan administrasi lahan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketertiban sosial serta mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Sebagai Kapolres, saya tidak memiliki kepentingan apa pun selain ingin Padang Panjang tetap aman, nyaman, kondusif, dan tertata,” tuturnya.
Diskusi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pendaftaran tanah ulayat. Dengan dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, pemangku adat, dan masyarakat, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak adat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan. (*)
