Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat menindaklanjuti gagasan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menginstruksikan pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengkaji sekaligus merealisasikan berbagai peluang strategis yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Mahyeldi setelah mendengarkan presentasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, H. M. Rifki, di hadapan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan OPD di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (29/6/2026).
Menurut Mahyeldi, sepuluh gagasan yang dipaparkan tidak cukup hanya menjadi wacana. Seluruh ide tersebut dinilai memiliki prospek besar dalam memperkuat pelayanan haji dan umrah, menggerakkan roda perekonomian daerah, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Sumatera Barat.
"Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumatera Barat. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi. Karena itu perlu kita lanjutkan, apalagi semuanya memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.
Salah satu gagasan yang menjadi perhatian utama adalah penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah untuk kawasan Sumatera bagian tengah. Menurut Mahyeldi, apabila jemaah asal Provinsi Riau dan Jambi memanfaatkan Embarkasi Padang, maka biaya perjalanan dapat menjadi lebih efisien sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi Sumatera Barat.
Ia menilai potensi tersebut layak dipersiapkan sejak dini agar Sumatera Barat mampu mengambil manfaat dari besarnya aktivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berlangsung setiap tahun.
Penguatan Embarkasi Padang, lanjut Mahyeldi, juga harus didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian ialah konektivitas jalan tol Padang-Pekanbaru yang dinilai memiliki peran penting dalam memperlancar akses masyarakat menuju embarkasi.
Menurutnya, kehadiran infrastruktur yang memadai tidak hanya akan memperkuat layanan haji dan umrah, tetapi juga memperlancar distribusi barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih luas.
Selain sektor pelayanan, Mahyeldi melihat pengembangan ekosistem ekonomi haji juga dapat membuka peluang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai program seperti pengembangan Kampung Haji, penguatan budaya menabung haji sejak usia dini, hingga penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada pelayanan haji dan umrah dinilai memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan.
Berbagai peluang tersebut, menurutnya, perlu dipersiapkan sejak sekarang agar Sumatera Barat memiliki kesiapan menghadapi perkembangan sektor haji dan umrah, baik di tingkat nasional maupun yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat Indonesia di Arab Saudi.
Untuk mempercepat proses tindak lanjut, Mahyeldi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator tim lintas OPD. Tim tersebut akan melakukan pembahasan terhadap setiap usulan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Ia juga meminta agar Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat dilibatkan secara aktif dalam tim tersebut sehingga seluruh pembahasan dapat dilakukan secara terpadu bersama OPD terkait.
Tidak hanya itu, Mahyeldi juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan layanan haji dan umrah melalui Embarkasi Padang.
Kolaborasi antardaerah dinilai dapat memperkuat posisi Embarkasi Padang sebagai pusat pelayanan haji di kawasan Sumatera bagian tengah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Sumatera Barat.
"Saya harap seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat segera ditindaklanjuti. Bentuk timnya, bahas bersama OPD terkait, dan libatkan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat agar program-program ini dapat diwujudkan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Mahyeldi berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan seluruh potensi tersebut secara kolaboratif akan memberikan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan hanya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Ekosistem ekonomi haji juga diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pemberdayaan UMKM, mendorong pengembangan ekonomi syariah, sekaligus membuka berbagai peluang pembangunan baru di Sumatera Barat.
Melalui pembentukan tim lintas OPD dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat diwujudkan secara bertahap sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendukung pembangunan daerah dalam jangka panjang. (*)
