Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan realisasi APBD 2025 berada di atas rata-rata nasional, berdasar evaluasi terkini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Klaim tersebut merujuk pada capaian pendapatan dan belanja daerah yang dinilai lebih progresif dibandingkan provinsi lain hingga pertengahan November 2025.
Menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 14 November 2025, realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen. Angka itu berada di atas rerata nasional yang berada pada 79,58 persen.
Pada sisi belanja, realisasi Sumbar mencapai 74,28 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang baru berada di 64,43 persen. Dengan capaian tersebut, Sumbar masuk dalam kelompok provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang penutup triwulan IV.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menuturkan bahwa konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun menjadi faktor utama capaian tersebut. Ia menyebutkan adanya tiga strategi yang dijalankan secara berkala dalam menjaga ritme pelaksanaan belanja daerah.
Strategi pertama adalah evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung Gubernur bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time.
Strategi kedua adalah penerapan lelang dini yang memungkinkan program prioritas dan infrastruktur dapat dimulai lebih cepat. Sementara strategi ketiga mencakup akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat,” jelas Arry, dikutip Selasa (18/11/2025).
Arry menambahkan bahwa percepatan belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurut dia, belanja publik yang dieksekusi tepat waktu mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar.
“Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujarnya.
Selain performa belanja, Kemendagri juga mencatat kenaikan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Pertumbuhan ini diperoleh dari optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, peningkatan ketepatan penagihan retribusi, serta implementasi layanan perpajakan digital yang memperbaiki efisiensi administrasi.
Atas capaian tersebut, Arry memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai telah bekerja secara kolektif menjaga ritme fiskal sepanjang tahun anggaran berjalan.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu sampai akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa percepatan serapan anggaran harus tetap diikuti dengan disiplin pengelolaan. “Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” tutupnya. (red)
