Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta pencegahan perkawinan anak.
Kegiatan yang digelar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) tersebut berlangsung di Kantor Camat Sungai Aur, Senin (15/6/2026). Agenda ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di lingkungan sekitar.
Sosialisasi tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Peserta yang hadir berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepala sekolah, pengurus OSIS, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), TP-PKK Kecamatan, Karang Taruna, Forum Anak, remaja masjid, tokoh masyarakat, hingga perwakilan masyarakat lainnya.
Dalam kegiatan itu, DPPKBP3A menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pemahaman terkait perlindungan perempuan dan anak. Mereka adalah Ketua Pengadilan Agama Talu H. Mohamad Mu'Min, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat Dr. Thomas Febria, serta Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasaman Barat.
Para narasumber menyampaikan berbagai materi mengenai dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahaya perdagangan orang, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta pentingnya mencegah perkawinan anak melalui penguatan peran keluarga, pendidikan, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Bupati Pasaman Barat melalui Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat, Armen, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui edukasi, pengawasan, dan deteksi dini terhadap berbagai potensi kekerasan maupun eksploitasi yang dapat mengancam perempuan dan anak.
"Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan dan anak serta mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan orang, maupun praktik perkawinan anak," jelasnya.
Armen berharap sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan praktik perkawinan anak dapat dicegah sejak dini. (*)
