Sumbardaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menjelaskan latar belakang munculnya wacana perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Syekh Burhanuddin. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan gagasan tersebut muncul dari aspirasi warga, masyarakat, dan tokoh-tokoh.
Menurut Hendra, wacana perubahan nama BIM sebenarnya bukan kali pertama muncul. Gagasan serupa disebut pernah mencuat pada masa Muslim Kasim.
"Sebenarnya beliau (Bupati Padang Pariaman) kan menyerap aspirasi dari warga, masyarakat, dan tokoh-tokoh. Wacana ini perubahan nama BIM ini pernah juga muncul di zaman Pak Muslim Kasim," kata Hendra, dikonfirmasi Sabtu (26/9/2026).
Hendra menjelaskan, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kemudian secara spontan menerima masukan mengenai nama bandara ketika menghadiri kegiatan perubahan nama Rumah Sakit Padang Pariaman menjadi Rumah Sakit Muslim Kasim.
"Cuma beliau (Pak Bupati) spontan saja, saat perubahan nama Rumah Sakit Padang Pariaman menjadi Rumah Sakit Muslim Kasim, di acara itu beliau mendapat masukan bagaimana kalau nama Bandara Internasional Minangkabau menjadi Bandara Syekh Burhanuddin," ujarnya.
Atas masukan tersebut, Hendra menyebut perubahan nama BIM perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, keputusan perubahan nama juga harus didasarkan pada kesepakatan bersama apabila seluruh pihak menyetujuinya.
"Kalau bisa dikaji ulang lagi. Kalau memang sepakat semuanya," katanya.
Ia mengatakan aspirasi mengenai perubahan nama tersebut kemudian dikembalikan untuk dibahas dan dikaji. Hendra menegaskan, kewenangan untuk menentukan perubahan nama BIM bukan berada di tangan Bupati Padang Pariaman karena bandara tersebut berada dalam wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
"Karena ada mendengar aspirasi itu coba dikaji, untuk perubahan nama BIM menjadi Bandara Syekh Burhanuddin," ujarnya.
Alasan Nama Syekh Burhanuddin Diusulkan
Hendra menjelaskan, nama Syekh Burhanuddin muncul karena sosok tersebut dinilai memiliki kaitan dengan sejarah penyebaran agama Islam di ranah Minang.
"Karena Syekh Burhanuddin adalah orang yang pertama menyebarkan agama Islam di ranah Minang. Itu historinya," kata Hendra.
Selain faktor sejarah, Hendra menyebut adanya aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan sosok Syekh Burhanuddin sebagai pahlawan.
"Karena pahlawan, ada aspirasi ke situ," ujarnya.
Ia juga menjelaskan alasan penggunaan nama Syekh Burhanuddin dalam wacana tersebut berkaitan dengan kondisi yang dinilai sedang menghadapi krisis moral.
"Nama Syekh Burhanuddin ini dipilih, di saat sekarang kondisi krisis moral," ujarnya.
Karena kewenangan perubahan nama bukan berada pada pemerintah kabupaten, Hendra mengatakan Bupati Padang Pariaman menyerahkan pembahasan tersebut kepada pemerintah yang memiliki kewenangan di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
"Jadi Pak Bupati mengembalikan kembali, karena ini bukan kewenangan beliau, karena ini wilayah Sumatera Barat, provinsi yang punya kewenangan, silakan untuk dibahas," katanya.
Hendra menegaskan Pemkab Padang Pariaman terbuka apabila Pemprov Sumbar memberikan perhatian terhadap wacana tersebut. Namun, ia menyebut tetap diperlukan kajian sebelum keputusan perubahan nama dilakukan.
"Prinsipnya kalau memang ini menjadi atensi dari pemerintah provinsi, tentu silakan. Perlu kajian. Tentu pemerintah provinsi yang memfasilitasi nanti," ujarnya. (*)
