Sumbardaily.com - Presiden Prabowo Subianto mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Persiapan aturan baru tersebut dibahas dalam rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Selain membahas DHE, pemerintah juga menyiapkan skema pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dirinya telah melaporkan langsung kepada Presiden terkait kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan seluruh instrumen regulasi agar implementasi kebijakan berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Regulasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Tak hanya menyiapkan aturan teknis, pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar kebijakan baru tersebut dipahami secara menyeluruh oleh dunia industri dan eksportir.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut menegaskan bahwa investor asing tidak perlu khawatir terhadap mekanisme baru yang akan diterapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ia memastikan kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah berjalan.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya," ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, nantinya terdapat mekanisme pelaporan kepada Danantara untuk mendukung penyempurnaan sistem dalam beberapa bulan awal pelaksanaan.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Selain fokus pada implementasi kebijakan ekspor dan DHE, pemerintah juga membahas langkah lanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini. Salah satu kebijakan yang akan diteruskan adalah work from home (WFH) selama dua bulan ke depan.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi situasi global yang masih dipengaruhi konflik internasional.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya. (*)
