Pelayanan RSUD Padang Panjang Dinilai Belum Maksimal, Pemko Siapkan Evaluasi

Pelayanan RSUD Padang Panjang Dinilai Belum Maksimal, Pemko Siapkan Evaluasi

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis saat meninjau berbagai ruang pelayanan RSUD Padang Panjang pada Minggu (15/2/2026). (Foto: Kominfo Padang Panjang)

Sumbardaily.com, Padang Panjang – Sejumlah aspek layanan di RSUD Padang Panjang dinilai masih perlu segera dibenahi agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang optimal dan nyaman.

Hal itu menjadi sorotan utama Wali Kota Hendri Arnis saat melakukan peninjauan langsung ke berbagai ruang pelayanan rumah sakit tersebut, Minggu (15/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Hendri menelusuri sejumlah area pelayanan guna memastikan kondisi fasilitas, tingkat kebersihan ruangan, hingga ketersediaan alat kesehatan yang digunakan dalam penanganan pasien.

Hendri menegaskan, peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat harus menjadi prioritas. Ia menginginkan setiap warga yang datang berobat merasakan ketenangan serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Menurutnya, kelengkapan fasilitas harus berjalan seiring dengan sikap pelayanan tenaga kesehatan yang ramah dan profesional.

“Kita ingin masyarakat datang berobat dengan rasa tenang dan percaya. Fasilitas harus memadai, pelayanan harus ramah dan profesional,” ujarnya, dikutip Senin (16/2/2026).

Selain sarana fisik, wali kota juga menyoroti tata kelola serta kinerja sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit.

Ia menilai seluruh unit kerja harus menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal agar keluhan masyarakat tidak terus berulang.

Sebagai langkah percepatan perbaikan, manajemen rumah sakit diberi tenggat waktu satu bulan untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan perubahan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam peninjauan itu pula, Hendri menemukan pasien rujukan dari luar daerah yang terdiagnosis stroke namun terkendala status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif.

Kondisi administratif tersebut dinilai berpotensi menghambat penanganan medis sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah kota.

Pemko, lanjut Hendri, akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal pasien serta pihak BPJS agar persoalan administrasi tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan akses layanan tetap terbuka bagi seluruh warga.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. RSUD harus hadir sebagai solusi, bukan menambah beban masyarakat,” tegasnya. (red)

Baca Juga

Jadi Pembicara di Leaders Talk Leimena Conference 2026, Bupati Dharmasraya Kenalkan Inovasi Lado Kutu
Jadi Pembicara di Leaders Talk Leimena Conference 2026, Bupati Dharmasraya Kenalkan Inovasi Lado Kutu
PMK Nomor 2 Tahun 2026 Disosialisasikan, Dinkes Pessel Siapkan Kajian Teknis Internal
PMK Nomor 2 Tahun 2026 Disosialisasikan, Dinkes Pessel Siapkan Kajian Teknis Internal
Kejar UHC, Pasaman Barat Ajak 17 Perusahaan Sawit Donasi Iuran BPJS Kesehatan
Kejar UHC, Pasaman Barat Ajak 17 Perusahaan Sawit Donasi Iuran BPJS Kesehatan
Kemenkes Percepat Digitalisasi Kesehatan, AI Disiapkan untuk Deteksi Wabah Real-Time
Kemenkes Percepat Digitalisasi Kesehatan, AI Disiapkan untuk Deteksi Wabah Real-Time
Puskesmas Balai Selasa Kini Punya UGD Baru, Warga Pesisir Selatan Diharapkan Dapat Layanan Lebih Cepat
Puskesmas Balai Selasa Kini Punya UGD Baru, Warga Pesisir Selatan Diharapkan Dapat Layanan Lebih Cepat
Solok Selatan Segera Miliki Labkesmas Rp 14 Miliar, Cek Kesehatan Jadi Lebih Mudah
Solok Selatan Segera Miliki Labkesmas Rp 14 Miliar, Cek Kesehatan Jadi Lebih Mudah