Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dengan target ambisius, yakni menurunkan angka kemiskinan hingga melahirkan masyarakat yang mampu “graduasi” atau lepas dari status kemiskinan. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), berbagai strategi dibahas dalam rapat di Balai Kota Padang, Senin (8/9/2025).
Rapat itu dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota sekaligus Ketua TKPK, Maigus Nasir. Sejumlah unsur hadir, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Balai Pelatihan Vokasi, dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan tersebut menandai langkah serius Pemko Padang dalam mengoptimalkan instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sinkronisasi Program
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya penyelarasan program antarinstansi agar penurunan angka kemiskinan lebih cepat terwujud. Ia menegaskan, instruksi Presiden memberi mandat jelas agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyusun program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Fokus utamanya adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, membuka akses pendapatan melalui pekerjaan dan pelatihan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal,” kata Maigus.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar kebijakan tidak berjalan parsial. Program harus menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah dengan pola terukur.
Angka Kemiskinan Turun, Tantangan Baru Menghampiri
Berdasarkan data terbaru, tren kemiskinan di Kota Padang mengalami penurunan. Pada 2024, persentase penduduk miskin tercatat 4,06 persen, turun 0,11 poin dari tahun sebelumnya. Untuk kategori kemiskinan ekstrem, Padang bahkan diklaim sudah mencapai 0 persen.
Meski demikian, tantangan belum berakhir. Masih ada sekitar 40.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdata dan memerlukan perhatian khusus. Pemerintah Kota menyiapkan strategi agar masyarakat ini bisa segera graduasi dari kemiskinan.
Graduasi didefinisikan sebagai kondisi ketika warga miskin berhasil meningkatkan taraf hidup hingga memiliki pendapatan tetap di atas upah minimum kota (UMK), anak-anak bersekolah, serta rumah yang layak huni. Selain itu, graduasi juga diukur dari kepemilikan aset produktif seperti sawah, warung, atau usaha kecil.
“Kalau sebelum graduasi, mereka masih memiliki pendapatan di bawah UMK, anak putus sekolah, dan rumah tidak layak huni. Setelah graduasi, indikatornya berbalik. Mereka mandiri dan tidak bergantung lagi pada bantuan sosial,” ujar Maigus.
Strategi Mengurangi Beban dan Meningkatkan Pendapatan
Pemko Padang telah menyiapkan serangkaian program. Untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 19,6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan seragam dan lembar kerja siswa (LKS) gratis, bantuan beras, serta makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi fokus. Sekitar Rp 1,5 miliar dianggarkan untuk program pengembangan keterampilan kepemudaan, membuka peluang kerja baru, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda.
Maigus Nasir meminta fleksibilitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Ia mencontohkan program beasiswa yang sudah diambil alih oleh APBD sebaiknya tidak lagi dibiayai oleh BAZNAS. Dana zakat dapat dialihkan untuk program produktif, seperti pemberian modal usaha atau pelatihan kerja.
“Presiden sudah memberi fleksibilitas karena ada perubahan kebijakan. Kami minta BAZNAS segera mengubah rencana kerjanya agar lebih fokus ke pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pasar Murah dan Skema Voucher
Mengacu arahan Menteri Dalam Negeri, Pemkot Padang juga akan memperbanyak kegiatan pasar murah. Namun, agar lebih tepat sasaran, pasar murah ini akan dilengkapi sistem voucher khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami mengusulkan voucher hanya untuk masyarakat miskin, baik yang terdata di DTSN maupun MBR. Nantinya, pengelolaannya bisa dilakukan melalui masjid-masjid agar lebih terkontrol,” ungkap Maigus.
Sistem ini diyakini dapat menekan lonjakan harga kebutuhan pokok dan memastikan bantuan betul-betul diterima oleh mereka yang berhak.
Pentingnya Data dan Koordinasi
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan bergantung pada akurasi data dan perencanaan matang. Ia menyoroti agar OPD tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi melalui TKPK.
“Kalau kita lihat, instruksi Presiden sudah sangat jelas, baik sasaran maupun strateginya. Tinggal bagaimana kita menyelaraskan dengan kondisi di daerah,” kata Fadly.
Fadly juga menekankan pentingnya memastikan target graduasi yang ditetapkan pemerintah pusat benar-benar tercapai. Tahun 2025, Padang ditargetkan meluluskan 4.079 jiwa dari status miskin.
“Pertanyaan pentingnya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah program yang berjalan sudah menyasar 4.079 jiwa ini atau tidak? Ini yang harus kita dalami,” tegasnya.
Menuju Kemandirian Ekonomi
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan. Fadly menekankan, tanpa sinkronisasi data, setiap OPD bisa saja melaksanakan program sendiri, namun hasilnya tidak akan optimal.
“Itulah mengapa peran TKPK menjadi sangat vital. Program bukan hanya mengejar target angka, tetapi bagaimana masyarakat bisa benar-benar keluar dari kemiskinan dan berdiri di atas kaki sendiri,” kata Fadly.
Upaya terstruktur melalui pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta perencanaan yang berbasis data diharapkan membawa masyarakat Padang selangkah lebih dekat pada kemandirian ekonomi. Pemko Padang berkomitmen agar setiap kebijakan tidak sekadar administrasi, melainkan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warganya. (red)
