Sumbardaily.com - Padang Pariaman menghadapi tantangan untuk memastikan bantuan bencana bisa bergerak cepat ketika akses menuju wilayah terdampak terputus. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan cadangan logistik sekaligus memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC) hingga tingkat nagari.
Dorongan tersebut diarahkan melalui pembentukan Klaster Logistik Terpadu dan TRC multisektor. Sistem ini diharapkan membuat penanganan bencana tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan logistik dari pemerintah pusat, terutama pada fase awal setelah bencana terjadi.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dra. Andi Eviana, M.Si. menyampaikan hal itu ketika menerima audiensi Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat bersama jajaran di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB, Bekasi, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu turut hadir Kalaksa BPBD Padang Pariaman Emri Nurman, Kepala DLHPKPP Andri Satria Masri dan Kabag Organisasi Ali Mustafa.
Andi menilai keberadaan buffer stock menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi pada hari pertama bencana. Menurut dia, daerah perlu membangun pola kerja bersama dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan agar cadangan tersebut tersedia sebelum bencana terjadi.
“Kalau di lapangan tidak ada buffer stock, ini menjadi kendala. Karena itu kami menyampaikan agar dibentuk klaster logistik. Kalau klaster logistik sudah terbentuk, saya yakin buffer stock pasti ada,” ujar Andi.
Menurut Andi, penyediaan cadangan kebutuhan bencana tidak harus seluruhnya menggunakan anggaran pemerintah. Dunia usaha dapat dilibatkan untuk mengambil peran sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
Kebutuhan yang dapat dipersiapkan melalui kolaborasi tersebut antara lain pangan, air minum, armada hingga alat berat. Dengan pembagian peran yang jelas, kebutuhan tersebut bisa langsung digerakkan ketika bencana terjadi.
“Siapa yang berbuat apa, siapa yang menampung apa, siapa yang menyimpan apa. Hari pertama sudah bisa langsung didistribusikan dengan dipandu BPBD,” jelasnya.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat menyambut arahan BNPB tersebut. Dia meminta pembentukan klaster logistik segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
“Segerakan saja. Kita rapat koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi. Kita ini rawan bencana dan potensi bencananya banyak. Kita perlu penguatan supaya ketika terjadi bencana kita tidak lagi bingung,” tegas Rahmat.
TRC Tak Cukup Hanya di Tingkat Kabupaten
Penguatan sistem penanggulangan bencana tidak hanya diarahkan pada ketersediaan logistik. BNPB juga meminta Padang Pariaman membangun TRC multisektor yang memiliki personel dan pembagian tugas yang jelas.
Tim tersebut nantinya melibatkan perangkat daerah yang berkaitan dengan penanganan bencana, mulai dari pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, sosial hingga unsur lainnya.
BNPB mendorong agar personel dari setiap perangkat daerah ditetapkan secara resmi. Dengan begitu, masing-masing unsur memiliki tugas, kewenangan serta mekanisme koordinasi yang jelas ketika kondisi darurat terjadi.
Andi menilai keberadaan TRC tidak cukup hanya mengandalkan tim di tingkat kabupaten. Menurut dia, kemampuan respons harus diperluas hingga kecamatan dan nagari karena wilayah tersebut menjadi lini pertama yang dapat bergerak ketika jalur menuju lokasi bencana tidak bisa dilalui.
“Kalau akses terputus, yang terlebih dahulu bekerja adalah tim di kecamatan dan desa. Mereka melakukan evakuasi, asesmen, kemudian melaporkannya ke kabupaten,” katanya.
Skema tersebut memungkinkan proses evakuasi dan kaji cepat tetap berjalan meski tim dari kabupaten belum dapat segera mencapai lokasi. Informasi awal dari lapangan kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.
BNPB juga menyatakan kesiapan untuk membantu meningkatkan kapasitas personel daerah melalui pelatihan.
“Kami siap datang untuk melatih. Bersurat saja kepada Kepala BNPB untuk peningkatan kapasitas,” ujar Andi.
Rahmat menilai penguatan kapasitas hingga tingkat nagari penting bagi Padang Pariaman. Luas wilayah dan kondisi geografis daerah membuat waktu tempuh menuju sejumlah wilayah menjadi salah satu tantangan ketika bencana terjadi.
“Untuk menjangkau desa yang jauh dan terluar membutuhkan waktu. Minimal pertolongan pertama sudah ada dari masyarakat setempat,” ujarnya.
Buntana Libatkan PKK dan Dasawisma
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Padang Pariaman juga memaparkan upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Salah satunya melalui program Bunda Tangguh Bencana atau Buntana.
Program tersebut melibatkan PKK dan Dasawisma sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kebencanaan di lingkungan masyarakat.
Rahmat mengatakan kelompok tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena banyak beraktivitas di lingkungan rumah dan keluarga.
“Ini lebih bagus karena mereka lebih banyak berada di rumah, sehingga diharapkan dapat mengedukasi anak-anak dan lingkungan sekitarnya,” kata Rahmat.
Penguatan masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya agar pengetahuan dan respons awal terhadap bencana tidak hanya bergantung kepada aparatur pemerintah. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan awal sembari menunggu dukungan dari tim yang lebih besar.
Di sisi lain, kesiapan sarana operasional juga menjadi perhatian dalam penguatan TRC BPBD Padang Pariaman. Kalaksa BPBD Emri Nurman menyampaikan kondisi sejumlah kendaraan operasional yang dinilai sudah membutuhkan peremajaan.
Salah satunya kendaraan pick-up yang digunakan untuk mendukung aktivitas TRC di lapangan. Kendaraan tersebut merupakan bantuan yang diterima pada 2009.
“Mobil pick-up kita bantuan tahun 2009, ada dua. Sekarang untuk rekan-rekan TRC ke lapangan agak sulit karena kondisinya,” ungkap Emri.
Kondisi kendaraan operasional menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar penguatan kapasitas personel dapat didukung dengan sarana yang memadai ketika tim harus bergerak ke lokasi bencana.
Huntap hingga Ancaman Karhutla
Selain membahas klaster logistik dan TRC, audiensi BNPB dengan Pemkab Padang Pariaman juga menyinggung percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Pembahasan lain berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala DLHPKPP Padang Pariaman Andri Satria Masri mengingatkan adanya peningkatan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak hingga ke Sumatera Barat apabila sebaran asap meluas.
“Dampaknya bisa sampai ke Sumatera Barat. Semalam informasinya sudah meningkat,” ujarnya.
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesiapsiagaan Padang Pariaman tidak hanya diarahkan pada respons setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah didorong menyiapkan sistem, personel, sarana dan cadangan logistik sejak sebelum kejadian.
Pembentukan Klaster Logistik Terpadu diharapkan membuat kebutuhan dasar masyarakat dapat segera tersedia melalui pembagian peran antara pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara penguatan TRC hingga kecamatan dan nagari ditujukan agar respons awal tetap berjalan ketika akses ke lokasi bencana mengalami gangguan.
Dengan pola tersebut, penanganan bencana di Padang Pariaman diarahkan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Pemerintah kabupaten, nagari, masyarakat dan dunia usaha didorong memiliki peran yang sudah dipetakan sebelum bencana terjadi sehingga respons pada hari pertama tidak dimulai dari kondisi tanpa persiapan. (*)
