Sumbardaily.com – Upaya pemulihan pascabencana di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar) terus dipercepat setelah banjir bandang dan longsor melanda wilayah tersebut pada akhir November lalu.
Memasuki hari ke-11 masa tanggap darurat, Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mulai menata langkah menuju masa transisi seiring membaiknya kondisi di sejumlah titik terdampak. Fokus utama pemerintah adalah memastikan penanganan darurat tuntas, kebutuhan warga terpenuhi, serta percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, pada Minggu (7/12/2025) menegaskan bahwa sejak bencana terjadi pada Kamis (27/11/2025), seluruh unsur terkait bergerak cepat. Pemko berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan berbagai instansi untuk menjaga keselamatan warga, membuka jalur yang sempat terputus, serta memusatkan komando penanganan darurat melalui Posko Utama Tanggap Darurat.
Respons yang terkoordinasi menjadi langkah awal memulihkan aktivitas di wilayah yang terdampak paling parah. Di sejumlah lokasi seperti Jembatan Kembar, Koto Katik, dan Koto Panjang, kerusakan signifikan terlihat akibat curah hujan tinggi dan longsor. Infrastruktur jalan, permukiman, dan jalur penghubung mengalami gangguan sehingga membutuhkan penanganan intensif.
Sejak hari pertama, tim gabungan dari BPBD, Satpol PP Damkar, Dinsos, TNI–Polri, PMI, Basarnas, BNPB, hingga relawan terlibat dalam evakuasi, pencarian korban, pembersihan material longsor, dan penyediaan makanan siap saji. Arus bantuan tetap berdatangan dari berbagai pihak untuk mendukung operasional posko.
Penyediaan hunian aman menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Selain memindahkan penyintas ke Rusunawa, Pemko juga menyiapkan hunian kontrakan lengkap dengan kebutuhan dasar bagi keluarga yang tidak dapat kembali ke rumah. Di saat bersamaan, dapur umum, pelayanan logistik, serta layanan kesehatan terus berjalan setiap hari untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat tetap terpenuhi.
Di sektor infrastruktur, normalisasi sungai, pembersihan sisa material longsor, serta pemeriksaan struktur jembatan dan drainase dilakukan secara berkelanjutan. Jalur strategis seperti Jembatan Kembar kini telah dapat dilalui kembali setelah pembersihan intensif, meski sejumlah titik masih membutuhkan penguatan konstruksi.
Melalui rapat evaluasi pada Jumat (6/12/2025), Pemko bersama unsur terkait akhirnya menyepakati perpanjangan masa tanggap darurat hingga 10 Desember untuk menuntaskan pekerjaan prioritas dan memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani secara menyeluruh.
Selain pemulihan cepat, pemerintah daerah juga mulai memetakan kebutuhan jangka panjang, termasuk relokasi dan penyediaan hunian permanen. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Staf Khusus Kementerian PKP semakin diperkuat untuk memastikan dukungan pembangunan.
Pendataan rumah rusak telah difinalisasi, termasuk unit yang akan memperoleh bantuan pembangunan dari Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman. Wali Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade turut menyampaikan kebutuhan percepatan perbaikan kepada Menteri PUPR, khususnya untuk Jembatan Kembar dan ruas jalan terdampak galodo.
Kerusakan infrastruktur tercatat mencapai Rp80,4 miliar, meliputi jalan, jembatan, irigasi, fasilitas umum, rumah ibadah, serta titik pada daerah aliran sungai. Kawasan Gerbang Batas Kota–Jembatan Kembar menjadi wilayah dengan kerusakan paling berat, sementara Jalan Lingkar Selatan mengalami terban sepanjang 500 meter. Jembatan Ahmad Yani Ngalau dan Jembatan Gatot Subroto Koto Katik juga terdampak cukup serius dan membutuhkan perbaikan lanjutan.
Di sektor permukiman, tercatat 41 rumah mengalami kerusakan berat, 16 unit rusak sedang, dan 196 unit rusak ringan dengan total kerugian sekitar Rp5,3 miliar. Sektor pertanian tak luput dari dampak, dengan nilai kerusakan Rp631 juta dan luas lahan terdampak 16,17 hektare di sembilan kelurahan, terutama pada komoditas padi dan hortikultura. Sementara itu, sektor pendidikan mencatat 14 sekolah rusak—delapan SD, empat SMP, dan dua KB—dengan total kerugian sekitar Rp2,3 miliar.
Memasuki masa transisi tanggap darurat, Pemko Padang Panjang menyiapkan strategi pemulihan yang lebih terstruktur. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar proses pemulihan berjalan cepat dan tuntas.
Dengan perbaikan infrastruktur yang terus berlanjut, perencanaan relokasi yang matang, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, Padang Panjang bergerak untuk bangkit dari bencana dan menata kehidupan masyarakat secara lebih aman. (red)
