Sumbardaily.com - Tepat satu abad setelah gempa bumi besar yang mengguncang Padang Panjang dan wilayah sekitarnya pada 28 Juni 1926, Pemerintah Kota Padang Panjang bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar Refleksi Satu Abad Gempa 1926 di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang mengenang salah satu peristiwa bencana terbesar dalam sejarah Sumatera Barat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai langkah memperkuat budaya sadar bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.
Momentum refleksi semakin bermakna dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan penanda sejarah Gempa 1926.
Penanda tersebut dirancang sebagai simbol pengingat bagi generasi masa kini maupun mendatang agar peristiwa besar yang pernah melanda Padang Panjang tidak terlupakan sekaligus menjadi sarana pembelajaran mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Putu Venda, mengatakan bahwa peringatan satu abad gempa bukan sekadar mengenang tragedi yang pernah terjadi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat semangat masyarakat yang mampu bangkit setelah menghadapi musibah.
"Kita mengenang gempa 28 Juni 1926 sebagai pengingat bagi generasi hari ini dan generasi mendatang bahwa kota ini pernah mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarahnya. Namun dari peristiwa itu pula, masyarakat Padang Panjang membuktikan mampu bangkit dan terus melangkah ke depan," ujarnya.
Menurut I Putu Venda, bencana yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menimbulkan banyak korban jiwa tersebut menyisakan pelajaran penting mengenai arti gotong royong, ketabahan, serta kebersamaan dalam membangun kembali daerah yang terdampak.
Ia menilai nilai-nilai tersebut terus diwariskan hingga sekarang dan menjadi fondasi yang mengantarkan Padang Panjang berkembang sebagai kota pendidikan, kota budaya, sekaligus kota religius.
"Refleksi satu abad gempa ini harus menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan budaya sadar bencana, serta membangun masyarakat yang semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I BMKG Padang Panjang, Suaidi Ahadi, menegaskan bahwa penyelenggaraan refleksi satu abad Gempa 1926 merupakan bagian dari upaya membangun budaya mitigasi bencana melalui edukasi kepada masyarakat.
"Ini adalah bentuk kesiapsiagaan, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Dengan memahami sejarah kebencanaan, kita dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko apabila bencana serupa terjadi di masa mendatang," jelasnya.
Suaidi mengungkapkan, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa gempa besar yang terjadi pada 1926 berkaitan dengan aktivitas Sesar Sianok hingga kawasan Danau Singkarak. Aktivitas sesar tersebut, lanjutnya, juga kembali memicu gempa pada tahun 2007 sehingga menjadi pengingat bahwa wilayah Sumatera Barat memiliki dinamika kebumian yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat.
Ia berharap sejarah kebencanaan tidak hanya berhenti sebagai catatan masa lalu, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi generasi muda. Selain itu, sejarah tersebut juga diharapkan dapat dikembangkan menjadi bagian dari wisata edukasi geologi yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Melalui kegiatan refleksi tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang bersama BMKG dan berbagai unsur masyarakat ingin membangun kesadaran bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana harus terus dipupuk melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan memahami sejarah dan karakteristik wilayahnya, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di masa mendatang.
Acara Refleksi Satu Abad Gempa 1926 turut dihadiri Ketua DPRD Padang Panjang Imbral, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Arm Hendriyana, kepala organisasi perangkat daerah terkait, para camat dan lurah, penulis buku "Gempa Tujuh Hari" Yose Hendra, serta berbagai unsur organisasi masyarakat.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk menjaga ingatan kolektif atas bencana besar yang pernah terjadi sekaligus memperkuat budaya mitigasi bencana bagi generasi sekarang dan yang akan datang. (*)
