Sumbardaily.com, Padang - Kebijakan pengurangan atau diskon tarif air minum sebesar 50 persen bagi pelanggan Perumda Air Minum (Perumda AM) Kota Padang menjadi sorotan di tengah proses pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor.
Langkah ini dinilai bukan sekadar bantuan administratif, melainkan bentuk koreksi layanan publik ketika negara belum mampu hadir secara penuh akibat kondisi darurat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran secara resmi menetapkan pemotongan tarif tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang nomor 817 tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Tarif Air Minum bagi Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Akibat Banjir dan Longsor tahun 2025.
Kebijakan itu berlaku bagi seluruh pelanggan Perumda AM yang terdampak gangguan layanan akibat bencana hidrometeorologi.
“Keputusan ini sudah ditandatangani. Kami berikan pemotongan tarif sebesar 50 persen bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang,” ujar Fadly Amran, Senin (15/12/2025).
Fadly menegaskan, pengurangan tarif merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah ketika layanan dasar belum dapat diberikan secara optimal.
Ia menilai, kondisi darurat yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Pada saat Perumda tidak bisa melayani masyarakat 100 persen sesuai kapasitasnya, maka pemerintah memberikan kompensasi yang meringankan beban warga,” katanya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama pelanggan Perumda AM yang sempat mengalami gangguan suplai air bersih selama beberapa hari.
Fadly juga menaruh harapan agar langkah ini memberi rasa keadilan bagi warga yang masih beradaptasi pasca bencana banjir bandang dan longsor.
Respons positif datang dari masyarakat. Rita, pelanggan Perumda AM di kawasan Tabing, mengaku kebijakan diskon tarif air tersebut dinilai sepadan dengan kondisi layanan yang diterima warga.
“Air PDAM mati beberapa hari. Kalau pun hidup masih bergilir. Jadi cukup adil kalau Pak Wali memberikan potongan tarif. Harapannya PDAM bisa segera normal kembali, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadhan,” ujarnya.
Sementara itu, manajemen Perumda AM Kota Padang sebelumnya juga menjelaskan mekanisme penagihan pasca bencana. Direktur Utama (Dirut) Perumda AM Padang, Hendra Pebrizal, menegaskan bahwa sistem pembayaran air minum tetap berbasis pada angka meter pelanggan.
Artinya, pelanggan tidak akan dibebankan biaya atas air yang tidak mengalir. “Kalau air tidak jalan, tentu tidak ada yang dibayar. Yang ditagih hanya air yang benar-benar mengalir,” kata Hendra beberapa waktu lalu.
Ia memastikan tidak ada penarikan biaya bagi pelanggan yang sama sekali tidak menerima suplai air akibat kondisi darurat.
Namun di sisi lain, Perumda AM juga menghadapi tekanan berat akibat kerusakan infrastruktur air minum yang terdampak banjir bandang.
Menurut Hendra, nilai kerugian fisik akibat rusaknya jaringan dan fasilitas air minum mencapai lebih dari Rp42 miliar. Kerusakan tersebut menjadi tantangan besar dalam proses pemulihan layanan.
Adapun wilayah yang masih mengalami kendala distribusi sementara dipasok melalui mobil tangki air. “Distribusi air dengan mobil tangki dilakukan secara gratis,” kata Hendra.
Ia menambahkan, kebijakan pengurangan tarif merupakan arahan langsung dari Kuasa Pemilik Modal (KPM), yakni Wali Kota Padang.
Perumda AM hanya menjalankan mandat tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Sebelumnya, dorongan agar kompensasi segera direalisasikan juga datang dari legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menilai gangguan layanan air bersih yang terjadi berhari-hari telah berdampak serius terhadap kehidupan warga.
Menurutnya, kondisi darurat tidak seharusnya menghapus hak pelanggan atas layanan dasar. Ia menyebut ribuan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan harian.
“Pemberian diskon atau kompensasi adalah langkah adil, sebagaimana dilakukan perusahaan layanan publik lain saat terjadi gangguan besar,” ujarnya.
Ia kemudian merujuk pada Telkomsel yang pernah memberikan kuota gratis serta PLN yang memberikan diskon tarif hingga 50 persen.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan DPRD akan terus mendorong percepatan perbaikan jaringan air minum, sekaligus menjembatani dukungan dari pemerintah pusat agar pemulihan berjalan lebih cepat.
“Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama menanggung dampak. Perbaikan layanan harus sejalan dengan kompensasi,” imbuhnya. (adl)
