Sumbardaily.com, Padang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang kembali menghadapi hambatan dalam penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja serta jaminan distribusi semen oleh sebuah bank milik negara.
Tiga saksi yang dijadwalkan hadir pada Selasa (9/12/2025) tidak memenuhi panggilan, sehingga proses pendalaman perkara tersendat.
Kepala Kejari Padang, Koswara mengatakan, para saksi tersebut masing-masing berinisial BSN dari PT BIP serta dua saksi lain yang berasal dari bank BUMN terkait.
BSN juga diketahui saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar).
Ketiganya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan guna melengkapi berkas penyidikan. Namun, hingga pemanggilan berakhir, tidak satu pun memberikan kabar kepada penyidik.
Dalam keterangan pers yang disampaikan bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Aula Kejari Padang, Koswara menegaskan bahwa belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
BSN bahkan telah dua kali dimintai keterangan sebelumnya dan pemanggilan ketiga dilakukan untuk menggali perkembangan baru dalam perkara tersebut.
“Kami masih menunggu itikad baik BSN dan dua saksi lainnya. Sampai hari ini belum ada informasi mengenai alasan ketidakhadiran mereka,” katanya.
Terkait mangkirnya para saksi, Kejari Padang menyatakan siap mengambil langkah hukum lanjutan. Opsi tersebut akan ditempuh apabila upaya pemanggilan berikutnya kembali diabaikan. "Tentu ada mekanisme hukum yang akan kami jalankan jika saksi tidak datang,” katanya.
Kasus dugaan korupsi ini resmi naik ke tahap penyidikan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print-01/L.3.10/Fd.1/06/2024 pada 27 Juni 2024.
Sejak saat itu, penyidik telah memeriksa 56 saksi, termasuk satu ahli, serta mengumpulkan serangkaian barang bukti berupa Laporan Hasil Audit BPKP, laporan audit internal bank, dan dokumen seputar proses pengajuan hingga pencairan kredit.
"Pendalaman juga dilakukan melalui penggeledahan di sejumlah lokasi penting. Rumah dan kantor BSN telah digeledah dua kali, masing-masing pada 29 Juli 2024 serta 17 November 2025," katanya.
Selain itu, katanya, penyidik turut menggeledah kantor notaris, kantor BPN di Dumai, serta kantor bank BUMN di Pekanbaru pada 14 hingga 15 Agustus 2024 untuk menelusuri dokumen tambahan yang berhubungan dengan kasus tersebut.
"Kejari Padang juga telah menetapkan penyitaan terhadap aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara, termasuk rumah dan kantor BSN, serta berbagai dokumen yang diserahkan secara sukarela," kata Koswara.
Selain itu, penyidik turut menyita uang sebesar Rp17,55 miliar yang dinilai dapat mendukung pembuktian aliran dana dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit tersebut.
"Seluruh tindakan ini dilakukan untuk memperkuat konstruksi hukum perkara. Kami memastikan penyidik akan terus mengejar para saksi yang mangkir agar tahapan penyidikan dapat berjalan secara objektif dan tuntas," tuturnya. (adl)
