Sumbardaily.com, Padang - Upaya percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mulai memasuki fase krusial.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Kamar Dagang dan Industri Sumatera Barat (Kadin Sumbar) membangun hunian tetap (Huntap) bagi penyintas banjir bandang melalui pendekatan kolaboratif yang menekankan kecepatan, ketahanan bangunan dan keberlanjutan sosial-ekonomi warga terdampak.
Langkah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 10 unit Huntap di Kawasan Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis (29/1/2026) pagi.
Proyek ini menjadi peningkatan kualitas hunian dari fasilitas Hunian Sementara Sehat dan Layak (Hunsela) yang sebelumnya ditempati warga Kaum Suku Tanjuang, penyintas banjir bandang di kawasan Pangka Jembatan Batu Busuk, RT 03 RW 04.
Pembangunan Huntap berdiri di atas lahan seluas 1.800 meter persegi yang dihibahkan oleh Niniak Mamak Suku Tanjuang.
Kehadiran hunian permanen ini dinilai penting untuk mengakhiri fase darurat yang berlarut dan menjadi fondasi pemulihan kehidupan warga pasca bencana, terutama dari sisi keamanan tempat tinggal dan stabilitas ekonomi keluarga.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bagi korban banjir bandang merupakan prioritas utama Pemko Padang.
Menurutnya, penanganan pasca bencana tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi harus diikuti dengan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Kami mengapresiasi kolaborasi semua pihak, mulai dari Kadin, para donatur, hingga ninik mamak Suku Tanjuang yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Huntap ini. Kolaborasi seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Fadly Amran.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang saat ini tengah menyiapkan rencana pembangunan sekitar 500 unit Huntap tambahan yang akan tersebar di tiga kawasan, yakni Balai Gadang, Simpang Haru dan Lambung Bukit.
Usulan pembangunan ratusan unit hunian tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi jangka menengah penanganan dampak bencana.
“Alhamdulillah, pembangunan Huntap ini juga mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi serta sejumlah donatur lainnya. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, kami tentu berharap seluruh warga terdampak bencana dapat tertangani secara optimal,” katanya.
Dari sisi dunia usaha, Ketua Kadin Sumbar, Buchari Bachter, menilai pembangunan Huntap di Kampung Talang sebagai bentuk kehadiran langsung sektor swasta dalam membantu daerah terdampak bencana.
"Kadin berkomitmen memastikan pemulihan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberi efek ekonomi bagi masyarakat sekitar," katanya.
Ia menjelaskan bahwa proyek Huntap ini dirancang dengan konsep kolaborasi yang melibatkan Kadin Sumbar, PT Semen Padang dan Universitas Andalas (Unand).
Selain itu, keterlibatan pengusaha lokal turut didorong agar aktivitas ekonomi di kawasan terdampak tetap bergerak selama proses pembangunan berlangsung.
“Pembangunan Huntap ini menggunakan teknologi Sepa Block produksi PT Semen Padang yang memungkinkan proses konstruksi berlangsung cepat dengan target penyelesaian sekitar 30 hari. Ini merupakan proyek percontohan pertama di Sumatera,” ucap pria yang akrab disapa Ai tersebut.
Teknologi Sepa Block dinilai memberikan solusi konstruksi yang efisien sekaligus adaptif terhadap kondisi wilayah rawan bencana.
Pendekatan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan hunian yang dibangun tidak hanya cepat selesai, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan Huntap bagi penyintas banjir bandang di Padang.
"Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan semen serta produk inovatif Sepa Block yang dirancang ramah gempa dan sesuai diterapkan di wilayah dengan risiko bencana tinggi," katanya.
Pembangunan Huntap Kampung Talang sekaligus mencerminkan pola baru penanganan pascabencana di daerah, di mana pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat adat berperan aktif dalam satu kerangka kolaborasi.
Model ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan solusi hunian yang cepat, layak, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang. (red)
