Sumbardaily.com – Persoalan jalan berlubang di sejumlah ruas di Kabupaten Tanah Datar menjadi sorotan serius karena dinilai menghambat masuknya investasi ke daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang belum optimal bahkan memicu keluhan dari para investor yang berminat menanamkan modal.
Isu ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang juga mengangkat tema stunting, yang digelar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Selasa (31/3/2026). Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumatera Barat (Sumbar), Luhur Budianda, menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi yang luas jika dikelola secara maksimal. Menurutnya, destinasi wisata tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga mampu mendorong berkembangnya sektor usaha lain.
Ia menyampaikan bahwa ke depan perlu adanya perubahan cara pandang terhadap sektor pariwisata. “Diharapkan terjadi pergeseran dari sekadar lokasi rekreasi menjadi sektor bisnis yang mampu menarik investasi,” ujarnya dikutip Rabu (1/4/2026).
Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena kendala infrastruktur. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengungkapkan bahwa minat investor sebenarnya cukup tinggi, tetapi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak di beberapa titik.
Ia menyebutkan, sejumlah investor bahkan menyampaikan keluhan secara langsung terkait akses jalan yang tidak memadai. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan serius dalam pengembangan sektor pariwisata dan investasi.
“Beberapa investor yang ingin masuk ke Tanah Datar mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Padahal ruas tersebut merupakan kewenangan provinsi. Ini menjadi kendala dalam meningkatkan sektor pariwisata,” kata Eka Putra.
Lebih lanjut, Eka Putra berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dapat memberikan perhatian melalui alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Panti Rambatan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir bandang galodo Sumbar pada 2024. Hingga saat ini, jalan tersebut masih membutuhkan penanganan serius agar dapat kembali mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Eka Putra juga meminta Kepala Dinas PMPTSP Sumbar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Sumbar serta instansi terkait. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi penopang utama pertumbuhan investasi dan pariwisata di Tanah Datar.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyoroti bahwa persoalan jalan berlubang juga menjadi perbincangan luas di media sosial, termasuk di kalangan perantau. Ia menyebut, kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah sering kali menjadi pihak yang disalahkan, padahal ruas jalan yang rusak merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ia juga menegaskan bahwa DPRD telah berulang kali memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut.
“Jalan buruk sering disalahkan ke pemerintah daerah di media sosial, padahal itu jalan provinsi. Kami di DPRD juga sudah beberapa kali memperjuangkan perbaikannya,” ujar Anton.
Di sisi lain, Anton Yondra juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dinilai masih menjadi yang terbaik di tingkat provinsi. Selain itu, tindak lanjut terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga disebut berjalan dengan sangat baik.
Dengan berbagai tantangan tersebut, perbaikan infrastruktur jalan dinilai menjadi kunci utama dalam membuka peluang investasi yang lebih luas. Tanpa dukungan akses yang memadai, potensi besar Tanah Datar di sektor pariwisata dan ekonomi dikhawatirkan sulit berkembang secara optimal. (*)
