Sumbardaily.com - Kota Padang resmi berusia 357 tahun pada Jumat (7/8/2026). Namun, peringatan Hari Jadi Kota (HJK) ke-357 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah, melainkan juga ruang untuk mengevaluasi kondisi kota sekaligus menentukan arah pembangunan di tengah berbagai tantangan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka HJK ke-357 yang digelar di Gedung DPRD Padang.
Dalam momentum tersebut, Wali Kota Fadly Amran menempatkan usia 357 tahun sebagai kesempatan untuk melihat perjalanan Kota Padang secara lebih utuh.
Menurutnya, masa lalu perlu dihormati, kondisi saat ini harus dibaca secara jujur, sedangkan masa depan mesti disiapkan dengan keberanian.
"Kita ingin maju tanpa kehilangan identitas, tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat yang lemah, dan membangun tanpa merusak lingkungan," katanya.
Arah pembangunan tersebut, kata Fadly, tetap berpijak pada tatanan kehidupan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Fondasi pembangunan jangka panjang itu kemudian diterjemahkan melalui Rapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025-2029.
"Untuk meletakkan fondasi pencapaiannya, arah jangka panjang tersebut dijabarkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029 melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, investasi, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana," katanya.
Fadly mengatakan semangat kebangkitan Kota Padang selanjutnya diarahkan melalui transformasi ekonomi.
Menurut dia, perubahan tersebut tidak sekadar ditujukan untuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga mengubah pola kerja kota, meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja, menaikkan kelas pelaku usaha lokal, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Padang, lanjutnya, memiliki tiga kekuatan utama sebagai kota jasa. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Puluhan perguruan tinggi berdiri di Kota Padang, termasuk 46 perguruan tinggi swasta. Keseluruhan perguruan tinggi tersebut menjadi tujuan belajar bagi lebih dari 180 ribu mahasiswa.
Keberadaan mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga profesional dinilai membentuk ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari kebutuhan hunian, transportasi, kuliner, layanan kesehatan, teknologi, pasar pengetahuan hingga ekonomi kreatif.
Selain pendidikan, Padang juga diposisikan sebagai kota pariwisata. Data yang disampaikan Fadly menunjukkan kunjungan wisatawan pada 2025 mencapai 5,3 juta orang, naik dibandingkan 4,3 juta orang pada tahun sebelumnya.
Pada periode tersebut, retribusi objek wisata tercatat sekitar Rp922 juta atau mencapai 153 persen dari target.
Menurut Fadly, capaian tersebut membawa tantangan lanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga harus mendorong wisatawan tinggal lebih lama, meningkatkan pengeluaran selama berada di Padang, memperbaiki kualitas destinasi, serta memastikan manfaat ekonomi pariwisata semakin luas dirasakan masyarakat.
“Padang juga merupakan kota perdagangan dan konektivitas. Perdagangan besar dan eceran menyumbang 17,52 persen terhadap PDRB Kota Padang, sedangkan transportasi dan pergudangan menyumbang 15,68 persen. Posisi ini menegaskan peran Padang sebagai pusat distribusi barang, orang, dan jasa bagi Sumatera Barat serta kawasan pantai barat Sumatera,” katanya.
Di tengah pembahasan mengenai arah ekonomi, persoalan bencana menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Paripurna HJK ke-357.
Fadly Amran menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak banjir pada 3 Agustus 2026.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama berbagai unsur terkait disebut terus melakukan penanganan, mulai dari memastikan keselamatan warga, memenuhi kebutuhan dasar, hingga memulihkan fasilitas dan pelayanan publik yang terdampak.
Fadly menempatkan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi sebagai titik awal transformasi ekonomi Kota Padang.
Ia menekankan agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar mengembalikan kondisi kota seperti sebelumnya.
"Titik awal transformasi ekonomi kita adalah pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus menggunakan prinsip Build Back Better. Jalan, jembatan, drainase, sungai, permukiman, pasar, kawasan pendidikan, pusat pelayanan dan destinasi wisata tidak cukup dikembalikan seperti semula, semuanya harus ditata kembali agar lebih aman, terhubung produktif, inklusif dan tangguh terhadap bencana berikutnya,” katanya.
Fadly Amran juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, aparatur kecamatan dan kelurahan, relawan, dunia usaha, serta masyarakat yang bergotong royong menangani dampak bencana.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, aparatur kecamatan dan kelurahan, para relawan, dunia usaha, serta seluruh masyarakat yang telah bergerak cepat dan bergotong royong membantu saudara-saudara kita. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa ketangguhan kota tidak boleh berhenti sebagai rencana. Keselamatan masyarakat, pembenahan drainase dan sungai, perlindungan kawasan resapan, serta penataan ruang berbasis risiko bencana harus menjadi kerja nyata dan prioritas bersama,” katanya.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengakui pembangunan kota masih menghadapi sejumlah tantangan meskipun berbagai capaian positif telah diraih Pemerintah Kota Padang. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.
“Tantangan itu harus menjadi agenda bersama agar dapat terselesaikan dengan baik, untuk mencapai itu perlu kolaborasi, mari kita berkolaborasi untuk pembangunan Kota Padang,”
Senada, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Setda Prov Sumbar), Adib Alfikri menegaskan kemajuan Padang memiliki kaitan langsung dengan kemajuan Sumatera Barat.
Menurutnya, Padang bukan hanya ibu kota provinsi, tetapi juga bagian dari marwah dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.
Adib menilai pembangunan Padang harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemko Padang, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas dan unsur lainnya.
“Karena itu pula pembangunan Kota Padang tidak boleh dipandang sebagai tanggungjawab Pemko Padang semata, tetapi pembangunan Kota Padang adalah kerja bersama, yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemko Padang, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruang tinggi, komunitas dan banyak lainnya. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama kita untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Denny Abdi menilai sejumlah langkah yang dilakukan Wali Kota Padang merupakan upaya yang bernas. Ia juga menyoroti kerja sama dengan pihak luar negeri yang terus dijalin.
Denny secara khusus menyinggung pembenahan Batang Arau. Menurutnya, pembersihan kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengangkatan sampah dan bangkai kapal dari sungai, tetapi juga menyentuh penataan masyarakat di sekitar Batang Arau agar tidak lagi membuang air kotor ke sungai.
“Hubungan baik ini akan bisa merakit sebuah kerja sama yang dapat membawa kesejahteraan bagi Kota Padang,” ujarnya.
Menurut Denny, pembenahan Batang Arau juga memiliki peluang untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Padang.
“Apabila Batang Arau bersih, promosi pariwisata Kota Padang bisa kita dorong, yang perlu dihadirkan di tengah kita yakni bersih, rapi dan hospitality,” katanya.
12 tokoh terima penghargaan HJK ke-357
Selain membahas arah pembangunan dan berbagai tantangan kota, Rapat Paripurna Istimewa HJK ke-357 juga menjadi momentum pemberian penghargaan kepada 12 tokoh yang dinilai berkontribusi dalam berbagai bidang.
Penerima penghargaan tersebut yakni Widya Navies untuk kategori Komunikasi dan Teknologi Informasi; Prof James Hellyward untuk kategori Lingkungan Hidup; Syarifudin untuk kategori Seni Budaya dan Adat Istiadat; serta Zulhardi Z Latief pada bidang Sosial.
Selanjutnya, Yefri Heriani menerima penghargaan bidang Pemberdayaan Perempuan; Abdul Rahim pada bidang Kemanusiaan; Yusman Kasim pada bidang Kepemudaan dan Olahraga; serta Ali Umar Nurta untuk kategori Penggerak Koperasi dan Usaha Mikro Kecil-Menengah (UMKM).
Penghargaan juga diberikan kepada Muhammad Riendra pada bidang Kesehatan; Aiptu Dafit Rico Dermawan pada bidang Kemasyarakatan; Syamsul Akmal pada bidang Keagamaan; dan Zainal Akil pada bidang Pendidikan. (*)
