Sumbardaily.com - Akses pembiayaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Padang menjadi salah satu fokus utama dalam kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Melalui kolaborasi tersebut, BTN menyiapkan peluang pembiayaan perumahan bagi ASN melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun nonsubsidi dengan suku bunga kompetitif.
Kerja sama Pemko Padang dan BTN itu ditandatangani di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Senin (10/8/2026) siang. Kesepakatan dilakukan Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.
Kerjasama tersebut menjadi menarik karena tidak hanya menyentuh layanan perbankan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sektor properti dan perumahan justru menjadi salah satu ruang yang akan diperluas, terutama dalam membuka akses pembiayaan rumah bagi ASN.
Nixon LP Napitupulu menjelaskan, BTN akan menyediakan akses pembiayaan perumahan bagi ASN Pemko Padang. Fasilitas tersebut mencakup KPR subsidi dan nonsubsidi yang ditawarkan dengan suku bunga kompetitif.
"Peran BTN kini semakin luas, tidak hanya mendukung pembiayaan perumahan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan dan kolaborasi. Kami siap mendukung Pemko Padang dalam pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi layanan publik, teemasuk pengembangan UMKM, pelayanan kesehatan, dan perluasan akses perumahan bagi masyarakat," katanya.
Perluasan akses pembiayaan tersebut menjadi bagian dari perubahan peran BTN yang kini tidak hanya berkutat pada bisnis pembiayaan perumahan.
Bank tersebut juga memperluas layanan dan kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit serta berbagai institusi lainnya.
Dalam konteks kerjasama dengan Pemko Padang, penguatan sektor perumahan diharapkan dapat memberikan pilihan pembiayaan yang lebih luas bagi ASN.
Skema KPR subsidi maupun nonsubsidi menjadi bagian dari upaya membuka akses kepemilikan rumah melalui layanan perbankan.
Selain sektor properti, kerja sama Pemko Padang dan BTN mencakup penguatan tata kelola keuangan, percepatan digitalisasi pelayanan publik, pengembangan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BTN Cabang Padang dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
OPD yang terlibat meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) hingga Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Padang.
Keterlibatan DPRKP dalam rangkaian kerja sama tersebut turut memperlihatkan adanya ruang kolaborasi yang berkaitan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan kartu co-branding BTN kepada perwakilan ASN Pemko Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan kerjasama dengan BTN merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, digitalisasi, transparansi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
"Percepatan digitalisasi, transparansi keuangan, dan pelayanan publik yang cepat merupakan kunci mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya. Kerja sama dengan BTN menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat pencapaian target tersebut," katanya.
Bagi Pemko Padang, kemitraan dengan sektor perbankan juga dipandang penting untuk memperluas akses layanan keuangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan sekaligus pemulihan ekonomi Kota Padang pascabencana.
Fadly juga mendorong agar kerja sama dengan BTN tidak berhenti pada layanan keuangan dan pembiayaan perumahan. Sejumlah sektor strategis dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kemitraan tersebut.
"Kolaborasi ini juga diharapkan membuka peluang kerjasama yang lebih luas untuk Kota Padang. Mulai dari pengelolaan sampah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), layanan kesehatan, city branding hingga pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.
Di sisi lain, BTN akan menjajaki kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah di Kota Padang melalui solusi yang dinilai lebih efektif.
Dengan demikian, cakupan kemitraan tidak hanya menyasar kebutuhan internal pemerintah daerah, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Nixon mengatakan BTN ingin menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perluasan layanan tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi layanan publik, pengembangan UMKM, pelayanan kesehatan, hingga akses perumahan.
"Kami ingin menjadi mitra strategis Pemko Padang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga kolaborasi ini menjadikan Kota Padang semakin maju, sejahtera, nyaman, dan mampu tumbuh sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Barat," tuturnya.
Dengan adanya kerja sama ini, sektor perumahan menjadi salah satu titik penting dalam hubungan Pemko Padang dan BTN.
Akses KPR subsidi dan nonsubsidi bagi ASN menjadi peluang yang ditawarkan untuk memperluas kepemilikan rumah, sementara kemitraan di sektor lain diarahkan untuk memperkuat layanan publik dan aktivitas ekonomi di Kota Padang. (*)
