Sumbardaily.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menekankan pentingnya empati terhadap masyarakat yang terdampak, terutama ketika bencana menimbulkan gangguan kesehatan, tekanan sosial, dan kerugian ekonomi.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul viralnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat membahas penanganan karhutla. Pernyataan itu menuai sorotan di media sosial karena dinilai kurang menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi dampak kebakaran dan kepungan asap.
Dikutip dari DPR RI, Jumat (16/10/2026), Irawan menilai komunikasi pejabat dalam situasi bencana seharusnya mempertimbangkan perasaan dan kondisi warga yang terdampak secara langsung. Menurut dia, karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran, melainkan juga masalah yang memengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai sisi.
"Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla," ujarnya, dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026).
Irawan menjelaskan, dampak karhutla dapat dirasakan dalam kehidupan sosial, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, pejabat publik, terutama kepala daerah, perlu mempertimbangkan situasi psikologis warga sebelum menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Menurut politikus Fraksi Partai Golkar tersebut, masyarakat yang menghadapi bencana membutuhkan dukungan dan kepastian bahwa pemerintah berupaya menangani persoalan yang terjadi. Komunikasi pemimpin daerah juga diharapkan mampu memberikan ketenangan serta menumbuhkan keyakinan bahwa penanganan kebakaran terus dilakukan.
Ia menilai candaan yang tidak mempertimbangkan kondisi korban berpotensi mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam situasi darurat, kepala daerah semestinya mengarahkan komunikasi pada upaya penanganan bencana dan harapan agar kondisi segera membaik.
"Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam," katanya.
Irawan berharap polemik yang muncul akibat pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para kepala daerah di Indonesia. Menurut dia, etika komunikasi publik perlu dijaga, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Sebelumnya, potongan video Agustiar Sabran ketika membahas penanganan karhutla beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman itu, Agustiar menyampaikan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia.
Namun, dalam penjelasannya, ia juga menyelipkan plesetan peribahasa "bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi". Seloroh tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan pejabat di tengah situasi krisis dinilai memiliki arti penting karena dapat mencerminkan sikap dan kepedulian pemimpin terhadap kondisi warganya. Ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, pilihan kata dan cara menyampaikan pesan menjadi bagian dari komunikasi pemerintah yang perlu diperhatikan.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat komunikasi publik juga menilai pernyataan yang disampaikan dalam keadaan darurat dapat menjadi gambaran mengenai kepedulian seorang kepala daerah terhadap penderitaan masyarakat.
Di Kalimantan Tengah, dampak karhutla turut menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, kebakaran dan asap juga membayangi aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.
Dalam kondisi tersebut, pejabat publik dituntut memprioritaskan langkah penanganan yang nyata dan komunikasi yang memberikan dukungan kepada warga. Empati, kepekaan, serta penyampaian informasi yang tepat dinilai penting agar masyarakat memperoleh ketenangan di tengah ancaman bencana.
Sorotan terhadap seloroh Agustiar Sabran menjadi pengingat bahwa komunikasi pejabat tidak dapat dilepaskan dari situasi yang sedang dialami masyarakat. Di tengah karhutla, warga membutuhkan upaya penanganan yang jelas, dukungan pemerintah, dan optimisme bahwa kebakaran dapat segera dipadamkan. (*)
