Sumbardaily.com, Padang – Ancaman munculnya kelompok miskin baru pascabencana menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Kerusakan infrastruktur pertanian, lumpuhnya aktivitas UMKM, hingga terputusnya akses transportasi dinilai berpotensi memperpanjang krisis ekonomi warga jika tidak segera ditangani melalui intervensi ekonomi yang terarah dan cepat.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar secara daring dari Gedung Bapenda Kota Padang, Jumat (9/1/2026). Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, diikuti pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu.
Dalam forum tersebut, Maigus menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi harus menyasar penyelamatan ekonomi rakyat agar masyarakat tidak terperosok ke jurang kemiskinan baru.
Di Kota Padang, kata Maigus, dampak bencana paling terasa pada sektor pertanian. Data pemerintah daerah mencatat sekitar 4.000 hektar lahan pertanian warga tidak dapat digarap akibat sistem irigasi yang mengalami kerusakan berat hingga hancur total.
“Irigasi yang hancur total ini adalah urat nadi petani kita. Jika tidak segera diperbaiki, ribuan petani kehilangan mata pencaharian. Kami fokus agar perbaikan irigasi ini menjadi prioritas utama untuk menjamin ketahanan ekonomi warga,” ujar Maigus.
Kerusakan irigasi tersebut membuat aktivitas pertanian terhenti, padahal sektor ini menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga. Tanpa perbaikan cepat, situasi tersebut berpotensi memicu penurunan pendapatan masyarakat desa dan memperluas dampak sosial pascabencana.
Selain pertanian, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian utama Pemko Padang. Banyak pelaku usaha kehilangan aset, peralatan, bahkan lokasi usaha akibat bencana. Untuk itu, pemerintah kota saat ini tengah melakukan pendataan lapangan secara maraton terhadap UMKM terdampak.
Data tersebut akan dijadikan dasar pengusulan bantuan permodalan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi.
“Kami ingin memastikan pelaku UMKM yang terdampak mendapatkan suntikan modal agar mereka bisa segera bangkit dan kembali berputar roda ekonominya,” kata Maigus.
Ia menilai, keberlangsungan UMKM sangat krusial dalam mencegah meluasnya kelompok miskin baru di wilayah perkotaan, mengingat sektor ini menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi keluarga.
Namun, upaya pemulihan ekonomi di Kota Padang juga menghadapi kendala serius akibat rusaknya infrastruktur transportasi. Tercatat, sembilan jembatan mengalami kerusakan dan dua ruas jalan kota putus total, sehingga menghambat mobilitas warga serta distribusi barang.
Maigus menjelaskan bahwa pemasangan jembatan darurat jenis Bailey belum memungkinkan dilakukan di beberapa titik karena bentang sungai yang terlalu lebar. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kawasan mengalami isolasi ekonomi.
“Kami memohon perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk solusi teknis jembatan permanen. Tanpa akses yang layak, pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak akan berjalan sangat lambat,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Maigus juga memaparkan dampak serius yang masih dirasakan. Satu gedung Sekolah Dasar, SD 49 Koto Tangah, hanyut total akibat bencana. Untuk sementara, proses belajar mengajar terpaksa dilakukan dengan menumpang di gedung Puskesmas Pembantu setempat.
Selain itu, akses menuju SMP 44 hingga kini masih terhambat, menyulitkan aktivitas pendidikan siswa dan tenaga pendidik. Di bidang pendidikan keagamaan, terdapat dua madrasah atau pesantren yang terdampak. Satu gedung mengalami kerusakan hingga 80 persen, sementara satu lainnya kehilangan beberapa ruang kelas, meski kegiatan belajar mengajar masih tetap berlangsung.
Maigus menambahkan, mayoritas kerusakan infrastruktur terjadi pada jalan kota, sementara jalan nasional masih dapat dilalui tanpa kendala berarti dan jalan provinsi dilaporkan dalam kondisi aman.
Melalui rakor tersebut, Pemko Padang berharap adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana. Fokus utama diarahkan pada pemulihan ekonomi rakyat, perbaikan infrastruktur vital, serta keberlanjutan layanan pendidikan agar masyarakat dapat segera bangkit dan terhindar dari risiko kemiskinan baru. (red)
