AJI Padang Gelar Nobar Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Singgung Pembungkaman Papua

Sumbardaily.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menggelar nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale di Kota Padang.

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi publik mengenai kondisi masyarakat adat Papua yang dinilai menghadapi ancaman besar akibat proyek strategis nasional dan eksploitasi wilayah.

Film dokumenter tersebut menampilkan dampak pengerahan militer dan proyek-proyek pembangunan terhadap masyarakat adat serta kawasan hutan di Papua Selatan.

Isu kolonialisme modern, perampasan ruang hidup, hingga pembungkaman suara masyarakat Papua menjadi fokus utama dalam pemutaran film dan diskusi yang berlangsung di Le Lucon Cafe, Sawahan, Kota Padang, Senin (11/5/2026).

Kegiatan nobar yang digelar AJI Padang itu berkolaborasi dengan Infopadang, Hima HI Universitas Andalas (Unand) dan Aspem Sumbar. Acara tersebut dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil hingga masyarakat umum.

Selain pemutaran film, diskusi publik turut menghadirkan Sutradara Film Pesta Babi Dandhy Laksono, Redaktur Media Jubi Syofiardi Bachyul, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar Indah Suryani, Pakar Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari, hingga Himpunan Mahasiswa Papua di Kota Padang.

Ketua AJI Padang, Novia Harlina mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas bersama untuk masyarakat Papua. Menurutnya, film dokumenter dapat menjadi medium yang lebih dekat untuk membuka ruang diskusi tentang persoalan kemanusiaan dan sosial di Papua.

“Kami ingin membuka ruang percakapan yang lebih kritis dan empatik. Film bisa menjadi medium yang lebih dekat untuk memahami luka sosial dan kemanusiaan di Papua,” ujar Novia dalam pengantarnya sebelum pemutaran film dimulai.

Ia menyebut antusiasme masyarakat Kota Padang terhadap pemutaran film dokumenter tersebut sangat tinggi. Tiket yang disediakan panitia disebut habis hanya dalam beberapa jam setelah informasi acara dipublikasikan kepada masyarakat.

Novia juga menjelaskan bahwa seluruh peserta yang mengikuti nobar tidak dipungut biaya saat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan tiket masuk kegiatan tersebut.

Usai pemutaran film, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyampaikan bahwa film dokumenter tersebut berkaitan erat dengan isu kemanusiaan, khususnya terhadap masyarakat Papua.

Menurut Feri, suara masyarakat Papua harus menjadi perhatian seluruh warga negara Indonesia. Ia menilai hak-hak dasar masyarakat Papua perlu diperjuangkan bersama.

“Suara-suara rakyat Papua harus didengar oleh seluruh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Papua juga adalah kita,” kata Feri.

Sementara itu, perwakilan Walhi Sumbar, Indah Suryani menilai film dokumenter Pesta Babi menggambarkan bagaimana negara melakukan kerusakan dalam skala besar melalui berbagai proyek pembangunan.

Ia mengatakan kondisi di Papua menunjukkan adanya pemaksaan proyek-proyek yang tidak memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

“Kondisi saat ini apalagi di Papua menunjukkan pemaksaan oleh negara menggunakan proyek-proyek yang tidak memerhatikan kelangsungan masyarakat yang hidup di dalamnya,” ujar Indah.

Indah juga menyoroti berbagai proyek yang disebut merusak alam di Papua maupun wilayah lain di Indonesia tanpa melibatkan masyarakat secara langsung sejak awal perencanaan.

Menurutnya, banyak proyek ditetapkan sebagai proyek strategis nasional tanpa sepengetahuan masyarakat setempat hingga alat berat masuk dan merusak kawasan hutan maupun ruang hidup warga.

“Tiba-tiba saja ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan alat berat masuk merusak alam. Padahal ketika alat-alat berat tersebut masuk, tidak hanya kelangsungan hidup masyarakat yang rusak, melainkan ekosistem hutan di dalamnya,” katanya.

Redaktur Media Jubi sekaligus anggota AJI Padang, Syofiardi Bachyul mengatakan film tersebut memperlihatkan bagaimana penolakan masyarakat adat muncul akibat adanya pemaksaan pembangunan di wilayah mereka.

Ia mempertanyakan mengapa proyek-proyek pembangunan berskala besar lebih masif terjadi di Papua apabila memang bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita bisa analogikan, jika memang proyek tersebut untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, kenapa masifnya hanya di Papua saja seperti kondisi saat ini,” tutur Syofiardi.

Syofiardi menilai pendekatan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat secara langsung merupakan bentuk kolonialisme gaya baru. Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa kolonial Belanda yang disebut masih melakukan kontrak tertulis dengan pemilik ulayat adat ketika membuka perkebunan atau tambang.

“Dulu Kolonial Belanda ketika membuka kebun atau tambang di Indonesia melakukan kontrak tertulis dengan pemilik ulayat adat. Sekarang, keberadaan masyarakat adat seakan diabaikan. Makanya tagline Papua bukan tanah kosong adalah bukti bahwa di tanah tersebut ada warga asli yang hidup di sana,” jelasnya.

Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono mengatakan film tersebut diharapkan dapat membuka mata masyarakat terkait kondisi yang terjadi di Papua.

Menurut Dandhy, pembahasan mengenai Papua di ruang digital kerap mengalami hambatan karena algoritma media sosial dan internet dinilai tidak bersahabat terhadap isu tersebut.

“Kita merasakan bahwa algoritma internet tidak bersahabat ketika membahas masalah Papua. Padahal di sana eksploitasi besar-besar yang ketika masyarakat Papua bersuara, suara mereka dibungkam,” ujar Dandhy.

Ia juga menyebut kehadiran film dokumenter seperti Pesta Babi membuat pihak-pihak yang berupaya menghentikan penyebaran informasi mengenai Papua merasa tidak nyaman.

“Namun, sekali satu layar dihentikan penayangan film ini di suatu daerah, maka akan ada 100 hingga 1000 layar yang akan menayangkan film dokumenter ini,” kata Dandhy.

Di sisi lain, perwakilan Himpunan Mahasiswa Papua, Josiron Kogoya, menyampaikan bahwa film Pesta Babi memperlihatkan kondisi Papua yang disebut sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut masyarakat Papua hingga kini masih terus berjuang mempertahankan tanah mereka dari berbagai ancaman.

“Semoga dengan film ini meningkatkan kesadaran atas keadaan Papua saat yang tidak baik-baik saja. Melalui film ini bisa membangun solidaritas untuk kita semua berjuang untuk tanah Papua dan tanah lain yang dirampas sepihak,” ujar Josiron. (*)