Sumbardaily.com – Universitas Andalas (Unand) bersama Tim Pengarah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI membahas percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Sinkronisasi data menjadi salah satu persoalan yang disoroti karena berkaitan dengan ketepatan penyaluran bantuan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi dan diskusi penanggulangan bencana pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menghimpun pandangan, hasil kajian, serta rekomendasi akademisi dan pakar kebencanaan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Sumbar).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menyoroti pentingnya pembenahan persoalan mendasar, terutama sinkronisasi data.
“Sinkronisasi data menjadi salah satu aspek mendasar yang perlu diselesaikan agar penyaluran bantuan dan program pemulihan dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya menyampaikan pandangan dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, persoalan data yang belum terselesaikan dengan baik berpotensi menghambat penyaluran bantuan sekaligus memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diawali dengan pembenahan data serta persoalan mendasar lainnya agar pelaksanaan program lebih efektif.
Rekonstruksi Harus Membangun Ketangguhan Baru
Tim pakar, Prof. Syamsul Maarif, menegaskan pentingnya menerapkan prinsip build back better dalam rekonstruksi pascabencana. Prinsip tersebut mengarahkan pembangunan kembali agar lebih baik dan lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana.
“Rekonstruksi perlu mengacu pada prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan lebih baik dan tangguh terhadap risiko bencana,” jelas Syamsul.
Ia juga menyoroti peran media, termasuk influencer yang mempunyai jangkauan luas, dalam menyampaikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan perlu membantu masyarakat memahami karakteristik lingkungan serta perubahan kondisi yang terjadi secara berkala.
Pemahaman tersebut dibutuhkan baik saat musim hujan maupun musim kemarau agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana. Dalam hal ini, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis melalui penelitian, kajian akademik, dan identifikasi kebutuhan masyarakat.
Kontribusi kampus dapat dilakukan pada berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung penanganan dan pemulihan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hasil Kajian Akademisi Harus Menjadi Tindakan Nyata
Tim Pakar Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, Charles Mekardi HAM, menekankan pentingnya memperkuat sinergi pemerintah dan kalangan akademisi. Ia mendorong agar pengetahuan serta hasil penelitian perguruan tinggi tidak berhenti sebagai dokumen atau bahan bacaan.
“Pengetahuan dan hasil kajian perguruan tinggi perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata atau knowledge into action,” ujar Charles.
Penerapan hasil kajian menjadi bagian penting dalam menghubungkan keahlian akademisi dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Brigjen Andre Julian dari Satgas PRRP menyampaikan bahwa meskipun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, dampaknya dapat diminimalkan melalui mitigasi yang didasarkan pada potensi dan risiko bencana.
“Dampak bencana dapat diminimalkan melalui mitigasi berbasis potensi dan risiko, yang didukung standar operasional prosedur atau SOP yang jelas,” kata Andre.
Ia menilai SOP diperlukan untuk mengatur mekanisme penanganan serta memperjelas pembagian tugas setiap pihak yang terlibat. Kejelasan prosedur diharapkan membuat penanganan bencana berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Selain kesiapan pemerintah dan pihak terkait, pemahaman masyarakat mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi juga harus diperkuat. Mitigasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat dipahami dan dilakukan masyarakat.
Enam Kebutuhan Perguruan Tinggi dalam Pemulihan Bencana
Dalam audiensi tersebut, dibahas enam kebutuhan utama perguruan tinggi di Sumatera yang memerlukan dukungan pemerintah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kebutuhan pertama adalah pengawalan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua, validasi data kerusakan diperlukan agar informasi mengenai dampak bencana dapat menjadi dasar perencanaan pemulihan.
Ketiga, perguruan tinggi membutuhkan pengkajian teknis untuk mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan di wilayah terdampak. Keempat, diperlukan pendampingan teknis pembangunan agar keahlian akademisi dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.
Kebutuhan kelima adalah pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun kebutuhan keenam mencakup pelaksanaan riset, pemantauan atau monitoring, serta evaluasi untuk mendukung proses pemulihan.
Keenam aspek tersebut dipandang penting untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, berbasis data, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui keahlian multidisiplin, hasil penelitian, serta pendampingan teknis. Namun, dukungan dan koordinasi pemerintah tetap diperlukan agar rekomendasi akademik dapat ditindaklanjuti menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.
Audiensi Diharapkan Menghasilkan Rekomendasi Konkret
Staf Ahli atau Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, Dr. AA Ade Kadarisman, berharap audiensi tersebut menghasilkan matriks kebutuhan, rekomendasi, serta gambaran kondisi aktual di lapangan.
“Audiensi ini diharapkan menghasilkan matriks kebutuhan, rekomendasi, dan gambaran kondisi aktual di lapangan sebagai dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang konkret,” kata Ade.
Hasil pembahasan itu diharapkan menjadi landasan untuk menyusun langkah pemulihan yang dapat diterapkan secara nyata. Dengan mengacu pada kebutuhan dan kondisi aktual, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih efektif sehingga masyarakat dapat kembali merasakan keamanan dan kenyamanan.
Melalui audiensi dan diskusi tersebut, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pakar, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Bagi Unand, keterlibatan akademisi merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk menghadirkan ilmu pengetahuan dan hasil riset yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan dan memperkuat ketangguhan daerah terhadap risiko bencana pada masa mendatang. (*)
